Jumat 25 Nov 2022 08:38 WIB

Alasan Raja Malaysia Setuju Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri

Anwar Ibrahim resmi dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis sore.

 Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim berdoa setelah mengambil sumpah dalam upacara pelantikan di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 24 November 2022. Raja Malaysia pada Kamis menunjuk Anwar sebagai perdana menteri negara itu, mengakhiri hari ketidakpastian setelah pemilihan umum yang memecah belah menghasilkan parlemen yang menggantung.
Foto: Mohd Rasfan/Pool Photo via AP
Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim berdoa setelah mengambil sumpah dalam upacara pelantikan di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 24 November 2022. Raja Malaysia pada Kamis menunjuk Anwar sebagai perdana menteri negara itu, mengakhiri hari ketidakpastian setelah pemilihan umum yang memecah belah menghasilkan parlemen yang menggantung.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fergi Nadira B, Kamran Dikrama, Dwina Agustin, AP 

Anwar Ibrahim pada Kamis (24/11/2022) mengakhiri 24 tahun penantiannya menjadi pemimpin Malaysia setelah resmi dilantik sebagai perdana menteri di Istana Nasional, Kuala Lumpur. Upacara pengambilan sumpah jabatan berlangsung Kamis sore dipimpin oleh Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah.

Baca Juga

Anwar Ibrahim hadir mengenakan baju adat Melayu berwarna hitam dengan kain berwarna emas membalut bagian perut hingga lututnya. Acara pengambilan sumpah jabatan juga dihadiri pejabat tinggi Malaysia, antara lain Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua DPR, serta para pemimpin koalisi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Istana mengatakan, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah menyetujui mengangkat Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia. Alasannya, Yang Dipertuan Agong telah menyempurnakan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu.

Selain itu, pengangkatan Anwar Ibrahim itu sesuai dengan kewenangan Yang Dipertuan Agong seperti diatur dalam Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konstitusi Federal. Pertemuan tersebut dilakukan menyusul hasil Pilihan Umum Raya (PRU) ke-15 pada 19 November 2022 belum dapat membentuk sebuah pemerintahan baru karena tidak adanya parpol atau gabungan parpol yang berhasil mendapatkan kursi mayoritas lebih dari 50 persen dari 222 kursi di parlemen.

Pakatan Harapan, koalisi yang diketuai Anwar Ibrahim, memperoleh kursi terbanyak di parlemen pada PRUke-15, yakni 76 kursi. Pakatan Harapan kemudian mendapat tambahan satu kursi dari Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia yang dipimpin politikus muda Malaysia Syed Saddiq dan lima kursi dari Partai Tindakan Demokratik, namun masih belum dapat memenuhi syarat membangun pemerintahan baru.

Koalisi Perikatan Harapan, yang dipimpin PM kedelapan Malaysia Muhyiddin Yassin, berada di posisi kedua dengan mendapatkan 51 kursi; sedangkan koalisi Barisan Nasional, koalisi yang telah memungkinkan PMIsmail Sabri Yaakob membentuk pemerintahan di periode 2021-2022, hanya meraih 30 kursi.

"Setelah melalui pandangan penguasa Melayu, Yang Mulia telah menyetujui untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10," kata Pengawas Keuangan Kerajaan Fadli Shamsuddin seperti dikutip laman Strait Times, Kamis.

Anwar muncul sebagai pemenang setelah blok-blok kecil lainnya setuju untuk mendukungnya untuk pemerintahan persatuan. Kenaikannya ke puncak akan meredakan kecemasan di negara multiras atas Islamisasi yang lebih besar di bawah Muhyiddin dan memicu harapan bahwa reformasi untuk pemerintahan yang lebih baik akan dilanjutkan.

Setelah United Malays National Organisation (UMNO) mengkonfirmasi pada Kamis pagi bahwa, pihaknya akan bergabung dengan pemerintah persatuan, berangkat dari sikap koalisi Barisan Nasional (BN) sebelumnya untuk tetap menjadi oposisi, partai-partai lain di seluruh negeri mengikutinya. Bahkan, BN mengatakan pada Kamis akan mempertimbangkan diskusi pemerintah persatuan dengan pihak-pihak yang berpikiran sama.

Naiknya Anwar ke jabatan puncak pemerintahan di Negeri Jiran terjadi setelah ia dipecat sebagai wakil perdana menteri pada 1998 di tengah tuduhan kontroversial sodomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemenangannya menandai kemenangan luar biasa setelah perjalanan yang mencakup dirinya dipenjara.

Koalisi reformis Anwar memenangkan pemilihan 2018 yang menyebabkan perubahan rezim pertama sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Namun pemerintah runtuh setelah Muhyiddin membelot dan bergandengan tangan dengan UMNO untuk membentuk pemerintahan baru.

Belakangan, pemerintahan Muhyiddin dilanda persaingan internal dan dia mengundurkan diri setelah 17 bulan memimpin Malaysia. Pemimpin UMNO Ismail Sabri Yaakob kemudian dipilih oleh raja sebagai perdana menteri.

Banyak orang Melayu pedesaan khawatir mereka akan kehilangan hak istimewa mereka dengan pluralisme yang lebih besar di bawah Anwar. Muak dengan korupsi dan pertikaian di UMNO, banyak yang memilih blok Muhyiddin dalam pemungutan suara Sabtu.

“Amanah ini akan dipikul dengan kerendahan hati dan tanggung jawab. Saya akan menjalankan tugas serius ini dengan tim saya dipandu oleh kemauan serta keinginan rakyat,” tulis Anwar lewat akun Twitter pribadinya setelah resmi dilantik sebagai perdana menteri.

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement