REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Jefrinal Arifin, membuka secara resmi Dialog Kebangsaan dengan tema 'Peran Strategis Sumatera Barat dalam Penguatan Demokrasi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional', di Hotel Santika Premiere, Kota Padang, Jumat (25/11/2022).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, didampingi Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Prof. Dr, Ir. Reni Maryeni, MP, Anggota DPRD Sumbar sekaligus sebagai inisiator Dialog Kebangsaan Zulkenedi Said, Kaban Kesbangpol Sumbar serta pejabat lainnya.
Dalam sambutan pembukaannya, Jefrinal menyampaikan masyarakat Minangkabau telah mengenal dan menerapkan sistem demokrasi sejak berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar ketika revolusi berakhir, daerah ini dengan cepat menangkap kembali spirit demokrasi yang telah sekian lama terpasung di bawah rezim kolonial.
Masyarakat Minangkabau, mempedomani falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang dalam implementasinya dijadikan landasan bertingkah laku dan berbicara. Kondisi sosial masyarakat Minangkabau yang hingga saat ini cenderung kondusif dan tidak meletup-letup dalam menjelaskan keinginan dan pendapat adalah modal utama daerah ini untuk memajukan pembangunan di daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.
"Hal inilah yang membuat Sumatera Barat pada masa lalu banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat seperti Tan Malaka, Agus Salim, St Syahrir, M Natsir, Bung Hatta dan lain-lain merupakan Founding Fathers bangsa Indonesia," ujar Jefrinal.
Sejarah juga telah membuktikan bahwa Sumatera Barat juga pernah menjadi Pusat Pemerintahan, atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, (PDRI) tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.
"Becermin dari sejarah, tekad warga Sumatera Barat untuk membina keberagaman dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai sudah tertanam sejak dahulu. Sumatera Barat mempunyai peran strategis dalam membangun eksistensi demokrasi serta menjaga ketahanan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara yang kita cintai ini," tambah Jefrinal.
Selain itu, terkait Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir menjadi pusat perhatian nasional dalam konteks negatif terkait berbagai kasus yang terjadi seperti permasalahan toleransi, kerukunan dan radikalisme, Jefrinal mengajak Ninik mamak, Alim ulama, dan Cadiak Pandai, yang termanifestasikan dalam Tigo Tungku Sajarangan untuk meningkatkan perannya. Karena, kepemimpinan adat tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam tata kehidupan dan kemasyarakatan di Sumatera Barat.
Kegiatan yang berlangsung hingga 27 November tersebut diikuti 150 peserta yang terdiri dari anggota Lemhanas angkatan LX, Forkopimda, OPD lingkup Penprov Sumbar, Ormas serta tokoh masyarakat.
Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar yang juga menjadi anggota Lemhanas angkatan LX, Zulkenedi Said menyebut dipilihnya tema dialog kebangsaan ini karena Sumbar adalah salah satu daerah dengan kontribusi paling besar dalam merajut NKRI.
Mewakili Ketua IKA Lemhanas LX Brigjen TNI Wahyono, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumbar yang telah memfasilitasi terselenggaranya dialog kebangsaan tersebut. Usai pembukaan, Gubernur Lemhanas, yang diwakili Deputi Pengkajian Strategis, Reni Maryeni, menyampaikan materi tentang peran Lemhanas RI dalam membangun demokrasi ditengah dinamika politik dalam negeri dan luar negeri.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh Sumbar, diantaranya Ketua LKAAM Sumbar, Ketua FKUB Sumbar, serta pengurus parpol dan ormas.(doa/MMC)
Ikuti Whatsapp Channel Republika