REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sekitar 9,4 juta orang di Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan layanan perlindungan tahun depan. Ini berarti setengah juta lebih banyak dari jumlah saat ini, menurut PBB dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada Jumat (25/11/2022).
Menurut laporan Tinjauan Kebutuhan Kemanusiaan Sudan Selatan (HNO) 2023, lebih banyak orang akan menghadapi kerawanan pangan pada tahun depan. Saat ini, hampir sepertiga dari 12,4 juta orang yang tinggal di Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan yang parah.
Kondisi kemanusiaan telah diperburuk oleh kekerasan endemik, konflik, kendala akses, gangguan operasional, tantangan kesehatan masyarakat, dan efek perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Kebutuhan bantuan akan paling besar di kabupaten di Upper Nile dan Western Equatoria State yang sedang menghadapi konflik.
“Sesuatu harus berubah di Sudan Selatan karena jumlah orang yang membutuhkan terus meningkat setiap tahun dan sumber daya terus berkurang,” kata Sara Beysolow Nyanti, Koordinator Kemanusiaan di Sudan Selatan dilansir dari The New Arab, Sabtu (26/11/2022).
Nyanti mengimbau pemerintah memastikan kondisi damai dan mendorong pembangunan guna mengurangi kebutuhan bantuan kemanusiaan. Kekerasan terus melanda negara itu, menimbulkan ancaman terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2018 oleh mantan saingan Presiden Salva Kiir dan wakilnya Riek Machar.
Machar belakangan ini menuduh Kiir melanggar perjanjian damai. Ratusan ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi dalam perang saudara sebelum kesepakatan damai ditandatangani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika