REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Transportasi Inggris Mark Harper mengatakan anggaran untuk membayar upah pekerja sektor publik tidak bisa mengimbangi lonjakan inflasi. Inggris sedang menghadapi gelombang gejolak industri.

Aksi protes semakin menyebar di seluruh jaringan buruh transportasi Inggris. Pekan lalu serikat perawat Inggris, Royal College of Nursing mengumumkan tanggal mogok kerja pertama mereka dalam 100 tahun lebih.

Inflasi harga barang konsumen Inggris mencapai tertinggi  pada bulan Oktober dalam 41 tahun dengan 11,1 persen. Tapi data rata-rata terbaru untuk bulan Juli sampai September gaji tahunan pegawai sektor publik naik 2,4 persen sementara sektor swasta 6,8 persen.

"Saya pikir untuk mencocokan dengan inflasi dan mendobrak kenaikan gaji inflasi tidak terjangkau," kata Harper, Ahad (27/11/2022).

"Kami ingin mencoba dan memberi semua pegawai di sektor publik yang bekerja sangat keras gaji yang cukup, tapi kami tidak bisa menaikan gaji mendobrak inflasi, tidak ada uang untuk membayar mereka, kami juga belum melihatnya di sektor swasta," kata Harper pada Sky News.

Dalam pernyataan anggaran pada 17 November lalu Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan anggaran dan pensiunan dan sebagian besar manfaatnya akan naik sesuai dengan inflasi. Tapi rencana jangka panjang untuk 55 miliar pounds per tahun dipotong dan pajak naik.

Rencana-rencana ini menyisakan sedikit ruang bagi menteri-menteri pemerintah untuk menyetujui kenaikan upah besar. Harper mengatakan rapat dengan ketua Serikat Pekerja Kereta, Maritim dan Transportasi (RMT) dan Asosiasi Pegawai Upah Transportasi (TSSA) Inggris berjalan produktif.

"Kami memiliki diskusi yang sangat masuk akal, (diskusi) sangat konstruktif," kata Harper.

Serikat pekerja sektor transportasi mengatakan pemerintah inggris telah dengan efektif menghalangi perusahaan kereta untuk mencapai kesepakatan gaji dengan pekerja.