Pemkab Sleman Diminta Data Kembali Warga di KRB III Merapi
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
Visual Gunung Merapi terlihat jelas dari Klangon, Sleman, Yogyakarta. Hampir dua tahun status Gunung Merapi masih siaga atau sejak 5 November 2020. Sementara itu, tidak teramati perubahan signifikan kubah Barat Daya dan kubah Tengah. Untuk volume kubah lava barat daya sebesar 1,6 juta meter kubik dan kubah tengah sebesar 2,7 juta meter kubik. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Selatan dan Barat Daya. | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman diminta untuk mendata kembali warga yang masih tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Hal ini disampaikan BPBD DIY mengingat warga yang tinggal di kawasan tersebut terus bertambah.
"Mereka (warga) setelah 2010 sampai sekarang sudah ada yang beranak, beristri, berkeluarga makin banyak, otomatis tumbuh di sana," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta.
Biwara menyebut, relokasi warga yang tinggal di kawasan terdampak Merapi terus dilakukan hingga saat ini. Namun, memang tidak semua warga yang secara sukarela pindah dari lokasi tersebut.
"Kalau relokasi itu masih kita lakukan terhadap warga yang dengan SK Bupati (Sleman) ditetapkan sebagai warga terdampak Merapi, itu tergantung berapa yang sedia untuk turun," ujar Biwara.
Berbagai pendekatan pun dilakukan agar warga pindah dari lokasi terdampak Merapi. Terlebih, saat ini status aktivitas Gunung Merapi masih berada di siaga level III.
"Tahun kemarin ada lima (KK yang direlokasi), sebelumnya ada 25, pernah sampai 40. Kita memang tidak bisa memaksa, lebih kepada pendekatan dialog untuk mereka secara sukarela turun. Karena kalau sukarela dia menempati, dan dia juga janji ketika dibangun rumah itu berjanji akan menempati," jelasnya.
Untuk itu, Biwara menegaskan perlu adanya pendataan kembali terhadap warga yang masih tinggal di kawasan rawan bencana Merapi oleh Pemkab Sleman. Dengan begitu, warga yang belum direlokasi dapat segera ditangani.
"Perlu pendataan kembali Pemkab Sleman terhadap perkembangan dan kondisi itu, untuk kemudian kita diskusikan seperti apa treatment yang perlu dilakukan, karena ini lintas sektor yang harus dilakukan," tambah dia.
Pada 27 November 2022 ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) DIY melaporkan, Gunung Merapi mengalami 20 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Guguran lava dan awan panas juga masih berpotensi terjadi di siaga level III ini.
Petugas Pengamatan Merapi di Pos Ngepos, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Ahmad Sopari mengatakan, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya. Yakni meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal lima kilometer, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal tujuh kilometer.
"Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol lima kilometer. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak," kata Sopari.
Masyarakat pun direkomendasikan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya. Masyarakat juga diimbau agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, serta mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di sekitar Gunung Merapi.
"Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
