REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut pemerintahan baru Israel sebagai fasis. Menurutnya, kembali terpilihnya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri dan masuknya partai sayap kanan dalam kabinet akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina.
"Akan ada fasis yang memegang posisi kabinet di pihak Israel. Serangan terhadap rakyat Palestina akan meningkat. Situasinya akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk," ujar Mansour, dilaporkan Anadolu Agency, Senin (28/11/2022).
Mansour meminta Dewan Keamanan PBB menangani pemerintahan baru Israel dengan cara yang berbeda untuk melindungi rakyat Palestina. Netanyahu memulai negosiasi dengan para pemimpin blok sayap kanan untuk membentuk pemerintahan koalisi setelah memenangkan mayoritas suara di Knesset awal bulan ini.
Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland memperingatkan intensitas kekerasan yang terjadi di wilayah pendudukan Tepi Barat kepada Dewan Keamanan PBB. Dia juga menyoroti perluasan permukiman ilegal, dan negosiasi yang terhenti antara Israel-Palestina.
"Tingkat kekerasan yang tinggi di Tepi Barat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan terhadap warga sipil Israel dan Palestina, peningkatan penggunaan senjata, dan kekerasan terkait pemukim, telah menyebabkan penderitaan manusia yang parah," ujar Wennesland.
Wennesland mengatakan, dia belum melakukan diskusi dengan pemerintah Israel yang baru. Ketika ditanya apakah dia mengantisipasi kesulitan berurusan dengan pemerintahan Netanyahu yang akan datang, Wennesland mengatakan, dia pernah berurusan dengan Netanyahu sebelumnya dan mengakui perbedaan suara dalam pemerintahan baru.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan, Netanyahu akan melakukan apa saja untuk menghindari hukuman penjara. Lapid mengatakan, Netanyahu akan berusaha melakukan reformasi peradilan dengan menunjuk hakim untuk menyelidiki kasus korupsinya.
"Intinya dia akan menjadi perdana menteri kedua dalam sejarah negara yang masuk penjara. Dia akan melakukan segalanya mencegah hal ini (masuk penjara)," kata Lapid.
Netanyahu telah menghadapi tuduhan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2020. Namun dia membantah tuduhan itu.
Ehud Olmert adalah Perdana Menteri Israel pertama yang masuk penjara atas tuduhan korupsi. Netanyahu saat ini sedang dalam proses konsultasi dengan partai-partai sayap kanan untuk membentuk pemerintahan Israel baru. Koalisi Netanyahu mengamankan mayoritas suara di parlemen, sehingga memungkinkan dia untuk membentuk pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika