REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai, pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang mengatakan bahwa relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap tempur dengan pihak yang berseberangan, tidaklah tepat. Apalagi, Indonesia merupakan negara hukum.
"Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum, tidak bisa asal. Berbeda bukan berarti bermusuhan, orang berbeda wajar saja," ujar Willy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11).
Partai Nasdem, ucap Willy, tak ingin mengulang masa lalu ketika pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah justru dikriminalisasi. Menurutnya, melawan oposisi bukan sesuatu yang diharapkan oleh sistem demokrasi.
"Sprit kita ya penegakan hukum menjadi panglima, jangan kemudian para penegak hukum institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan. Kita tetap harus itu marwah mereka. Demokrasi lahir sebagai ekspresi negara hukum," ujar Willy.
"Kita anggap aja Benny Ramdhani lagi meracau," sambungnya.
Di samping itu, dia mengatakan, bahwa relawan bukanlah bagian dari pilar demokrasi seperti partai politik. Namun menurutnya, relawan hadir sebagai bentuk komplementari dari demokrasi tersebut.
"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk komplementari dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course, mana side dish, kecuali undang-undang berbeda, relawan boleh ikut pemilu," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Diketahui, Benny mengaku, bahwa pihaknya siap tempur melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan dari Presiden Jokowi. Video itu disebut direkam di sela Nusantara Bersatu, sebuah acara yang diinisiasi para relawan di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022) lalu.
Benny kepada Jokowi, mengatakan, masih banyak serangan terhadap sang presiden beserta kelompok yang pro terhadap Jokowi. "Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," ujar Benny di hadapan Jokowi dikutip Senin (28/11/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika