REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menilai Indonesia tak perlu buru buru mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebab, menurut dia saat ini pertumbuhan ekonomi sedang perlu didorong dengan akses listrik yang merata dan juga murah.

Dia mengatakan, pemerintah tak menampik perlunya pembangkit yang lebih hijau dan lebih bersih. Hanya, kata dia, rencana mematikan PLTU tak bisa serta-merta dilakukan esok hari.

"Kita lakukan dengan hati-hati. Nggak lantas mematikan besok. Industri bisa kolaps," ujar Erick di DPR RI, Selasa (29/11/2022).

Erick menilai saat ini tantangan pengembangan pembangkit EBT di Indonesia adalah investasi yang mahal dan berdampak pada tarif listrik. Dia mengatakan, masyarakat belum siap jika harus menanggung kemahalan ini dalam tarif listrik.

"Kalau di luar negeri memang bayar listrik lebih mahal dari beli BBM, tapi di kita ini kan belum siap. Industri juga kalau listriknya mahal, produknya jadi tidak akan kompetitif," tambah Erick.

Oleh karena itu, kata Erick, dengan pertimbangan tersebut jika negara lain mencapai target Net Zero Emission di 2050, Indonesia mengambil target di 2060 mendatang. "Maka itu, pemerintah ambil posisi di 2060 target kita. Negara lain kan di 2050," ujar Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika