Aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) sudah ditetapkan Pemerintah sejak 18 April 2020. Penetapan aturan tersebut bertujuan menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Kemudian Pemerintah memberlakukan kebijakan pengendalian IMEI mulai 15 September 2020. IMEI adalah kombinasi 15 – 17 digit angka yang berfungsi sebagai identitas ponsel.

Seluruh ponsel yang ada di dunia memiliki IMEI yang berbeda. IMEI juga penting untuk mengetahui negara dan jaringan asal perangkat, garansi, informasi operator, dan detail lainnya. IMEI juga digunakan sebagai syarat mutlak aktivasi jaringan GSM (Global System for Mobile Communication).

Kalau ponsel tidak memiliki IMEI yang terdaftar, dengan adanya kebijakan pengendalian IMEI maka gawai akan terblokir otomatis. Konsumen pun akan langsung tidak bisa menikmati fasilitas jaringan seluler.

Tujuan diterapkannya Pengendalian IMEI adalah untuk menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dengan diberlakukannya Pengendalian IMEI, maka berpotensi meningkatkan pendapatan negara kurang lebih sebesar Rp 2,8 triliun per tahun dari peredaran ponsel ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, Teguh Prasetya, dari Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL) mengatakan, pengendalian IMEI sangat efektif untuk meredam peredaran ponsel ilegal. Hanya saja menurutinya, perlu ada penegakan hukum yang nyata terhadap para pelaku penyelundupan ponsel ilegal dan penindakan secara tegas terhadap pelaku Unlock IMEI.

Pelaku Unlock IMEI, Teguh menyebutkan, telah termasuk dalam pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. Teguh mengatakan jika mengacu pada ancaman pelaku penjual ponsel black market (ilegal) sendiri masuk dalam ancaman pidana dan denda kejahatan perdagangan barang selundupan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian mengalami perubahan lewat UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Sebagaimana diketahui ponsel ilegal juga akan berdampak terhadap kerugian konsumen dari kualitas layanan operator selular yang dipengaruhi oleh perangkat yang tidak berkualitas dan potensi kerugian negara Rp 2 sampai dengan Rp 5 triliun.

Pengendalian IMEI juga memiliki tujuan lain, yakni menurunkan tingkat kriminalitas, mengurangi tingkat pencurian perangkat seluler. Dan, tentunya untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan kompetitif.

Hati-hati Jasa Unlock IMEI

Kendati telah diterapkannya aturan pengendalian IMEI, belakangan tetap marak muncul di berbagai platform lokapasar jasa Unlock IMEI dengan beragam variasi. Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys, menyatakan para operator di Indonesia mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pengendalian IMEI oleh seluruh ekosistem.

Konsumen, menurutnya, harus sadar untuk tidak membeli ponsel ilegal. “Mereka terus berupaya mencari celah, jika tak ada yang berminat, maka pasarnya pun tak ada,” ungkap Merza, di Jakarta, Selasa, (29/11/2022).

Terkait dengan sistem Pusat Data atau server yang mengelola Central Equipment Identity Register (CEIR) yang dikelola Kemenperin untuk mendaftar IMEI, Merza meyakini sampai sejauh ini teknologi tersebut masih terbilang aman. Kendati demikian, menurutnya, perlu terus dilakukan pembaruan secara berkala, mengingat dinamika di industri teknologi bergerak demikian dengan cepatnya.