REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR—Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengembangkan skema transportasi berbasis Buy The Service (BTS), dengan mempercepat realisasi tambahan koridor 3 dan 4. Niatan itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan percepatan koridor 3 dan 4 Biskita Transpakuan dianggap penting. Dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak - Sukasari/Lawang Gintung sepanjang 25,4 kilometer. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi - Pomad/Ciparigi sepanjang 36,0 kilometer.
Dedie menjelaskan, tambahan dua koridor itu akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3:1.
“Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkutan kota (angkot) konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot,” kata Dedie dalam keterangannya, Selasa (29/11).
Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, kata dia, konsep lain ialah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik. Namun hal itu tetap harus mendapat dukungan pemerintah."Lalu terkait dengan penerapan tarif Biskita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat," urai Dedie.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPTJ, Zamrides, menjelaskan saat ini Biskita Transpakuan sedang dalam proses menyiapkan aturan dengan melakukan survey Ability to Pay dan Willingness to Pay yang dapat dijadikan dasar pengambilan tarif. Saat ini prosesnya sedang menyiapkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota mengenai tarif angkot.
SK dimaksud akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ untuk diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran tarif yang akan diberlakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Dua koridor yang belum beroperasi kami merekomendasikan agar pembiayaan subsidi BTS dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan APBD. Sebagai komitmen Kota Bogor dalam melanjutkan program stimulus berupa subsidi Angkutan umum oleh Kementerian Perhubungan," ujar Zamrides.
Rapat Wali Kota Bogor dengan Menteri Perhubungan belum lama ini juga mendorong swasta untuk turut bersedia memberikan pelayanan di dua koridor yang belum terlayani oleh BisKita Trans Pakuan secara mandiri. Dengan nilai biaya pokok rata-rata sebesar Rp 5.852 per penumpang.
Sambung Zamrides, hasil survei menunjukkan masyarakat yang menggunakan Biskita Transpakuan merasa sudah sesuai terhadap standar pelayanan yang diberikan. Standar layanan meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan.
Selain itu, data menunjukkan masyarakat yang menggunakan Biskita Transpakuan merasa sesuai terhadap rute yang diberikan oleh BisKita dengan nilai persentase rata-rata 70 persen. Rute yang diterapkan oleh BisKita dapat menjangkau dan mengintegrasikan penumpang untuk dapat bergerak ke tempat tujuan, hal ini menunjukkan angka kenaikan dari waktu ke waktu.
"Masyarakat yang menggunakan transportasi Biskita merasa sangat terbantu dengan adanya layanan pelanggan pada Bis Kita, karena dapat melaporkan dan juga memberi masukan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Bogor demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bogor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika