Rabu 30 Nov 2022 05:21 WIB

IPOSC Diharap Membuat Petani Semakin Maju

Harus ada solusi terbaik untuk perkebunan sawit.

Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022)  di Palembang, yang merupakan konferensi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dibuka oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya.
Foto: Dok Republika
Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022) di Palembang, yang merupakan konferensi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dibuka oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo yang kedua tahun 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022)  di Palembang, yang merupakan konferensi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dibuka oleh Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya.

“Saya senang petani melakukan konferensi di hotel bintang lima. Artinya masa depan petani kelapa sawit cerah,” katanya.

Baca Juga

IPOCSC yang diselenggarakan oleh POPSI (Perkumpulan Forum  Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia) bekerjasama dengan BPDPKS, dilaksanakan secara luring dan daring, diharapkan oleh Mawardi bisa memberikan peluang kepada  petani sawit melakukan inovasi sehingga membuat petani semakin maju. Perkebunan kelapa sawit sampai saat ini telah memberikan manfaat yang cukup banyak baik dari serapan pekerja hingga manfaat ekonomi bagi para petani. Termasuk membantu ekonomi masyarakat sekitar perkebunan.

Masalahnya sekarang memang harga tandan buah segar (TBS) Sawit sudah mulai membaik  diikuti dengan harga input pertanian yang juga melonjak, seperti pupuk dan herbisida. 

“Padahal kelapa sawit tidak bisa kalau tidak dipupuk. Ini harus menjadi perjuangan asosiasi supaya harga pupuk bisa seimbang dengan harga TBS,” kata Wagub yang berlatar belakang kelapa sawit ini.

Anggota Komisi IV DPR-RI, Dapil Sumsel 1 dari F-PDI-P,  Riezky Aprilia menyatakan sebagai wakil rakyat dirinya memastikan  akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan petani kelapa sawit nasional.  “Harus ada solusi terbaik untuk perkebunan sawit terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarpras, harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, serta lainnya. Petani sudah serius mengelola kebun kelapa sawit maka pemerintah juga harus serius membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.

“Perusahaan perkebunan kelapa sawit memang dibutuhkan karena memberikan dampak pada masyarakat. Petani mengharapkan harga sawit stabil tinggi. Sekarang petani karet saja banyak yang menebang kebunnya diganti sawit. Harus dijaga jangan sampai harganya anlok lagi,” katanya.

Pahala Sibuea, Ketua Umum POPSI menyatakan acara ini dihadiri oleh 600 orang petani kelapa sawit.  Dari acara ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada petani dan asosiasi petani sawit, sekaligus mentransformasikan petani kelapa supaya bisa segera naik kelas.Supaya bisa naik kelas itu perlu didukung beberapa hal semisal merubah pola pikir, perilaku dan berkolaborasi atau bermitra.

Gamal Nasir, Dewan Pembina POPSI menyatakan petani kelapa sawit harus bangga sebab menjadi salah satu penentu ekonomi Indonesia relatif tahan terhadap resesi, karena sawit merupakan sumber devisa. Gamal minta petani harus selalu meningkatkan kapasitasnya supaya daya saing sawit Indonesia tetap bertahan.

Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyatakan salah satu komponen dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah percepatan pelaksanaan ISPO. Lewat Perpres nomor 44/2020 dilakukan penguatan ISPO.

Isu kritis yang dijawab dengan penguatan ISPO adalah memperbaiki tata kelola sertifikasi; meningkatan kelembagaan komite dan sekretariat ISPO;  meningkatkan fungsi Komite Akreditasi Nasional dengan pengakuan internasional untuk LS ISPO;  meningkatkan prinsip, kriteria dan indikator ISPO; menjawab kampanye negar=tif.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro menyatakan sekarang harga TBS sedang bagus, sebaiknya petani menyisihkan pendapatanya untuk masa depan seperti peremajaan kebun.  Persaingan ke depan akan semakin ketat, India yang selama ini jadi importir terbesar sedang menanam besar-besaran supaya bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Hal seperti ini harus diantisipasi sejak sekarang. Hilirisasi menjadi salah satu kunci utama.

Pemerintah juga mendorong kemitraan supaya tidak ada lagi masalah petani seperti TBS tidak ada yang beli, mutunya rendah dan lain-lain. Baik perusahaan maupun petani didorong untuk bermitra yang saling menguntungkan, jadi tidak hanya jual beli TBS saja.

Mengenai PSR, Bagus menekankan bahwa Ditjenbun justru ingin supaya target  bisa dipenuhi. “Sejak menjadi direktur saya terus berusaha meningkatkan rekomtek dan realisasi. Bulan November ada 7.000 ha,  kemarin ada yang siap 6.000 ha sehingga akhir Desember bisa bertambah 6.000 ha. Kalau persyaratan lengkap saya jamin rekomtek sehari sudah keluar,” katanya.

Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit menyatakan dia baru pulang dari Eropa yang salah satu agendanya bertemu dengan parlemen Eropa. Dalam pertemuan itu Darto minta supaya parlemen Eropa jangan rugikan petani kelapa sawit.

“Program utama mereka adalah tracebility (ketelusuran). Uni Eropa mau membantu dengan perubahan dari level pasar sehingga petani punya akses pasar langsung. Semua produk sawit apakah bersertifikat ISPO, RSPO akan ditelusuri ulang. Masing-masing petani harus teridentifikasi dengan jelas lokasi kebun dan luasnya. Ini juga kritik diri bagi organisasi supaya anggotanya jelas by name by adress. Jangan selalu teriak tetapi ketika diminta data anggota tidak bisa memberikan,” katanya.

Untuk Indonesia emas 2045 harus ada road map jelas soal sawit. Darto mengusulkan hulu dikelola oleh korporasi petani sedang perusahaan masuk ke hilir. Jadi masalah sawit tidak hanya berputar-putar disitu saja tetapi lebih maju lagi.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement