REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Separuh dari negara demokrasi dunia mengalami kemunduran di tengah memburuknya kebebasan sipil dan supremasi hukum. Sementara pemerintah otoriter menjadi lebih menindas.
Dalam laporan tahunannya, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang berbasis di Stockholm mengatakan, lembaga-lembaga demokrasi dirusak oleh berbagai isu mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi hingga meningkatnya ketidakpercayaan pada legitimasi pemilu. Beberapa faktor, seperti perang Rusia di Ukraina, inflasi yang merajalela, resesi global yang mengancam, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang signifikan.
“Dunia menghadapi banyak krisis, mulai dari biaya hidup hingga risiko konfrontasi nuklir dan percepatan krisis iklim. Pada saat yang sama, kita melihat demokrasi global menurun," kata IDEA dalam studi pada 2022 tentang negara demokrasi, dengan mengandalkan data yang dikumpulkan sejak 1975.
IDEA mendasarkan Indeks Negara Demokrasi Global pada lebih dari 100 variabel seperti kebebasan berekspresi, serta integritas dan keamanan pribadi. Variabel ini kemudian dikelompokkan dan digabungkan ke dalam kategori yang lebih luas.
Laporan itu mengatakan, jumlah negara yang mengalami kemunduran demokrasi antara lain Polandia, Hungaria, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut memilliki masalah polarisasi politik, disfungsi institusional, dan ancaman terhadap kebebasan sipil.
Sementara di Eropa, hampir setengah dari semua negara demokrasi mengalami erosi dalam lima tahun terakhir. Namun, nilai-nilai dan institusi demokrasi semakin dilihat sebagai benteng fundamental melawan agresi Rusia, terutama di Ukraina.
"Perang agresi Rusia di Ukraina telah mengguncang Eropa, memaksa kawasan itu untuk memikirkan kembali pertimbangan keamanan dan menangani krisis pangan dan energi yang akan datang," kata laporan IDEA.
Laporan IDEA mengatakan, demokrasi secara global berada di bawah ancaman tantangan terhadap legitimasi hasil pemilu yang kredibel. Termasuk pembatasan kebebasan, korupsi yang meluas, dan munculnya partai-partai ekstrem kanan.
"Belum pernah ada urgensi bagi negara demokrasi untuk merespons, untuk menunjukkan kepada warganya bahwa mereka dapat membuat kontrak sosial baru yang inovatif dengan mengikat orang daripada memecah belah mereka," kata IDEA.
Laporan tersebut menemukan bahwa, pemerintah otoriter semakin melakukan represi terhadap perbedaan pendapat. Lebih dari dua pertiga populasi dunia sekarang hidup dalam demokrasi yang "mundur" atau di bawah pemerintahan otoriter.
Secara global, jumlah negara yang bergerak menuju otoritarianisme meningkat lebih dari dua kali lipat dari jumlah negara yang bergerak menuju demokrasi selama enam tahun terakhir.
Sebagai catatan positif, Afrika tetap tangguh dalam menghadapi ketidakstabilan. Sementara Gambia, Niger, dan Zambia mengalami peningkatan dalam kualitas demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika