Rabu 30 Nov 2022 17:50 WIB

Pemprov Sumbar Alokasikan 10 Persen APBD untuk Pertanian

Sebanyak 57 persen masyarakat Sumbar menggantungkan hidup dari sektor pertanian

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Seorang penyuluh pertanian memperlihatkan bibit tanaman Cemara Sumatera (Taxus sumatrana) yang dibudidayakan di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (29/10/2022). Warga setempat memanfaatkan tanaman endemik Gunung Singgalang yang termasuk flora yang dilindungi tersebut sebagai bahan obat-obatan.
Foto: ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Seorang penyuluh pertanian memperlihatkan bibit tanaman Cemara Sumatera (Taxus sumatrana) yang dibudidayakan di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (29/10/2022). Warga setempat memanfaatkan tanaman endemik Gunung Singgalang yang termasuk flora yang dilindungi tersebut sebagai bahan obat-obatan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengalokasikan 10 persen APBD provinsi untuk pertanian setiap tahun dan mengklaim sebagai salah satu provinsi yang paling fokus dalam membangun sektor pertanian di Indonesia.

"Sepuluh persen APBD provinsi itu diperuntukkan untuk sektor pertanian. Ini merupakan anggaran terbesar kedua setelah pendidikan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu (30/11/2022) pada dies natalis Fakultas Pertanian Unand ke-68.

Baca Juga

Menurut dia kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 57 persen penduduk Sumbar hidup dari sektor ini. "Untuk memajukan sektor pertanian tersebut pemprov membangun sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta insan pertanian," kata dia.

Gubernur menyampaikan beberapa waktu ke depan diperkirakan sejumlah negara terancam mengalami krisis pangan termasuk Indonesia walaupun pada level yang rendah. "Oleh sebab itu menyikapi ancaman kekurangan pangan sinergi antara semua pihak mesti dihadirkan menjawab persoalan tersebut," kata dia.

Mahyeldi menyampaikan salah satu sektor yang juga dikembangkan adalah budidaya lebah kelulut. "Sumbar mengalokasikan anggaran untuk 5.000 koloni per tahun," jelasnya.

Pemprov Sumbar saat ini juga sedang menggiatkan hilirisasi madu kelulut karena sudah ada produksi hingga dua ton per bulan dengan angka permintaan mencapai 20 ton per bulan. Di sisi lain pihaknya juga terus mengupayakan peningkatan ekonomi rumah tangga petani serta memperkuat kelembagaan petani.

Mahyeldi berharap petani Sumbar semakin unggul dengan menghasilkan produk yang berkualitas didukung oleh modernisasi peralatan dan teknik bercocok tanam. Namun ia mengakui pekerjaan rumah yang menjadi fokus adalah menarik minat generasi muda dan milenial untuk berkarya di sektor pertanian.

Pada 2023 pemprov juga akan fokus membangun dan membenahi irigasi agar bisa meningkatkan masa tanam. "Jika saat ini untuk bercocok tanam dalam setahun cuma bisa satu atau dua kali maka bisa ditingkatkan jadi dua setengah kali hingga tiga kali," ujarnya.

Ia menemukan ada banyak irigasi yang dibangun tapi salurannya tidak selesai sehingga perlu dibenahi. Badan Pusat Statistik Sumatra Barat memperkirakan pada 2022 luas panen padi di provinsi itu mencapai 288.511 hektare dengan produksi sekitar 1.422.874 ton gabah kering giling.

Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 105.665 ton atau 8,02 persen dibandingkan 2021 yang hanya 1.317.209 ton gabah kering giling. Jika dikonversi dengan beras maka produksi beras di Sumbar pada 2022 mencapai 823.876 ton.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement