REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan merehabilitasi 14.490 rumah rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, data rumah rusak itu sudah difinalisasi untuk rehabilitasi gelombang 1.
"Data dikunci sementara. Biar tidak tumpang tindih data akan difinalisasi. Jadi ini kita anggap sebagai batch 1 sudah kita tutup. Kemudian, kita lanjutkan batch 2," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).
Muhadjir mengatakan, jumlah rumah rusak itu sesuai data yang telah diverifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 29 November 2022. Proses pembangunan hunian gelombang pertama akan dilakukan oleh BNPB, pemerintah daerah, dan Kementerian PUPR.
Muhadjir juga mengarahkan agar penanganan bencana segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Muhadjir, berdasarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto dan Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman, penanganan bencana sudah semakin terorganisasi dengan baik. Bantuan tenda, sandang, pangan, dan logistik sudah didistribusikan ke lokasi terisolasi. "Kendala dan kekurangan pada hari awal gempa sudah bisa diatasi,” kata dia.
Mengenai bantuan dari kemanusiaan dari organisasi masyarakat sipil dan relawan, Muhadjir mengimbau agar menyalurkannya melalui posko pusat di Kantor Bupati Cianjur. Hal itu lantaran banyak kasus bantuan yang hanya diantar dan diambil oleh masyarakat dari pinggir jalan utama.
Padahal, masyarakat di wilayah pedesaan lebih membutuhkan. “Distribusinya bisa lebih merata bila melalui posko pusat. Kalau bantuannya dialamatkan kepada pihak tertentu nanti bisa ditulis saja kepada pihak yang diserahi sehingga bisa diantar,” kata dia.
Muhadjir juga meminta warga agar lokasi gempa bumi jangan dijadikan tempat wisata dadakan. Muhadjir juga menyetujui usulan kepala BNPB untuk perpanjangan masa tanggap darurat bencana.
Suharyanto mengusulkan agar masa darurat bencana ditambah 3 hari, yang seharusnya selesai pada Rabu (30/11/2022) kemarin. Perpanjangan masa darurat bencana lantaran ada laporan tambahan 8 orang hilang yang kemungkinan masih tertimbun longsor.
Berdasarkan data BNPB hingga Selasa (29/11/2022), ada 327 korban meninggal dunia, dan 13 warga masih hilang. Menko PMK juga memohon agar warga yang kehilangan anggota keluarganya mengikhlaskan apabila upaya pencarian selama masa perpanjangan tidak berhasil menemukan keluarganya yang hilang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika