Kamis 01 Dec 2022 11:22 WIB

Jokowi Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Percepatan terutama untuk belanja modal dan belanja sosial.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari
Presiden RI Joko Widodo
Foto: Republika/Prayogi
Presiden RI Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” ujar Jokowi.

Baca Juga

Dalam sambutannya, Jokowi kembali mengingatkan bahwa situasi ekonomi di dunia saat ini masih bergejolak. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Hal ini juga disampaikan oleh Managing Director IMF yang menyebut bahwa Indonesia menjadi titik terang di tengah ekonomi dunia yang gelap.

“Ini adalah kerja keras kita semuanya,” tambah dia.

Ia menyampaikan, tingkat inflasi nasional saat ini masih cukup terkendali, yakni 5,8 persen. Menurutnya angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bahkan mencapai di atas 10 persen hingga 75 persen.

Jokowi juga menilai, kinerja ekonomi Indonesia ini cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44 persen. Sedangkan pada kuartal ketiga mencapai 58 persen. Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan berturut-turut.

“Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, pada Rabu (30/11/2022) kemarin, Jokowi menegur para kepala daerah karena total dana APBD yang mengendap di bank semakin meningkat pada tahun ini. Jokowi menyebut, hingga saat ini total dana APBD yang masih mengendap di bank mencapai Rp 278 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada akhir Oktober tahun lalu yang sebesar Rp 226 triliun.

“Pagi tadi saya tanya ke bu Menkeu, ada berapa uang kabupaten kota dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp 210 (T), Rp 220 (T). Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun,” ujar Jokowi di acara peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022.

Karena itu, Jokowi pun meminta agar seluruh kepala daerah segera merealisasikan dan membelanjakan anggaran yang ada. Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah bisa semakin meningkat.

“Ini kalau cepat direalisasikan cepet dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” tambah dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement