REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima berbagai aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat saat melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana, Kamis (1/12). Salah satunya mengenai permintaan tokoh adat agar dilakukan pemekaran kembali di wilayah Papua Barat bagian selatan.
Ma'ruf mengatakan, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), akan mencatat berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.
Ma'ruf mengatakan, pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat. "Jadi provinsi Papua telah tambah tiga provinsi, di Papua Barat tambah satu provinsi," ujar Ma'ruf dalam siaran pers Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (1/12).
Dia mengatakan, meski pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Namun, untuk Papua dikecualikan, karena ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Banyak sekali daerah (menginginkan]) adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu (disampaikan) melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah [Pusat] masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua," ujarnya.
Pemekaran wilayah ini diharapkan akan menjadi game changer atau kunci untuk menyukseskan pembangunan di Papua. Karena menurutnya, melalui pemekaran wilayah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat.
Namun, kata Ma'ruf, usulan tambahan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini masih perlu dipertimbangkan.
"Sementara ini dua provinsi (di Papua Barat), nanti akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru untuk mendorong adanya percepatan pembangunan baik di Papua yang terdiri dari 4 provinsi, maupun di Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan termasuk di berbagai kabupaten," kata dia.
Aspirasi terkait usulan pemekaran Papua Barat bagian selatan muncul salah satunya dari Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau. Dia berharap, seiring adanya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di beberapa wilayah Papua, Hakim juga mengharapkan wilayah Papua Barat bagian Selatan yang meliputi wilayah kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana dapat menjadi satu provinsi tersendiri.
"Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita," ujarnya.
Dia menilai, pembangunan di wilayah Papua Barat bagian Selatan saat ini jauh tertinggal dari wilayah bagian Utara seperti Manokwari.
"Sudah lebih dari 20 tahun provinsi Papua Barat berdiri, Kaimana masih seperti ini Pak, Fak Fak masih seperti yang dulu, Wondama masih seperti kemarin-kemarin, Bintuni yang sama memberikan makan kita melalui Migas juga sama (keadaannya),” katanya.
Selanjutnya, Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.
"Di samping itu kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. [Distrik] Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak," ujarnya.
Selain itu, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete melaporkan bahwa masyarakat adat Kaimana terdiri dari 8 suku asli, 84 kampung.
"Selama ini kami tetap hidup ramah dengan semua orang dari (berbagai wilayah) Indonesia yang ada di Kabupaten Kaimana, karena Kaimana adalah bagian dari NKRI," ujarnya.
Johan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikunjungi Wapres dan mengharapkan agar kehadiran Wapres kali ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan pembangunan di Kaimana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika