Aktivis dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelas aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Personel Kepolisian berjaga saat aksi Kamisan ke-755 dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Orang tua korban Semanggi I Maria Katarina Sumarsih (kiri) bersama Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Orang tua korban Semanggi I Maria Katarina Sumarsih bersama Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Orang tua korban Semanggi I Maria Katarina Sumarsih (kiri) bersama Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Aktivis dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Aktivis dari Jaringan Solidaritas Korban dan Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-755 di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai terdapat sejumlah pasal yang bermasalah dan mengancam hak-hak masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)