REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PKS DPR menegaskan sudah seharusnya rencana kunjungan utusan khusus AS Jessica Stern terkait hak LGBTQI+, dibatalkan. Fraksi PKS juga meminta negara manapun untuk menghormati dasar negara dan konstitusi Indonesia yang tidak memberi ruang bagi praktek LGBTQI+ dan segala bentuk kampanyenya.
"Bagi Indonesia LGBTQI+ bukan persolan hak asasi manusia tapi penyimpangan moral yang merusak generasi dan tatanan kehidupan yang beradab,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, dalam siaran pers, Jumat (2/12/2022).
Menurut Jazui, Indonesia adalah negara yang berdasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kebebasan dan hak asasi tidak berarti bebas tanpa batas.
"Kebebasan tidak boleh kebablasan tapi diatur dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Tidak ada satu agama pun di Indonesia, kata Jazuli, yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBTQI+. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab.
Anggota DPR Dapil Banten ini mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakat seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain yang menolak utusan khusus AS. Ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.
Anggota Komisi I DPR ini berharap ke depan, Pemerintah RI lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain terkait LGBTQI+.
"Kita perlu munjukkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di hadapan negara-negara lain terkait isu ini,” ungkapnya.
Hal ini, kata dia, bukan saja menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi untuk 'melawan' kampanye LGBTQI+ yang marak di dunia.
"Kita tidak ikut campur atas sikap bangsa lain terhadap isu ini dan tetap menjalin persahabatan dengan negara manapun dalam berbagai aspek positif. Sebaliknya, negara lain juga harus menghormati sikap Indonesia yang jelas dan tegas--by law and constitution--menolak praktek LGBTQI+," kata Jazuli.
