REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan alasan di balik penghentian pembukaan kawasan transmigrasi baru dalam beberapa tahun terakhir. Halim mengatakan, alasannya karena pemerintah fokus mengembangkan kawasan transmigrasi yang sudah ada. 

"Dalam beberapa tahun ini kita tidak membuka kawasan baru, karena kita mengoptimalkan kawasan yang sudah ada," kata Halim dalam siaran persnya, Sabtu (3/12/2022). 

Halim mengatakan, mengoptimalkan kawasan eksisting adalah langkah taktis untuk mencapai tujuan utama transmigrasi yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pengoptimalan itu dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga konektivitas ekonomi. 

"Ini yang kita lakukan sebagai bentuk upaya untuk terus menggalakkan pemerataan pembangunan melalui program transmigrasi yang tentu kita terus melakukan perbaikan-perbaikan," kata Halim. 

Dia juga menyampaikan bahwa membuka kawasan transmigrasi baru bukanlah pekerjaan gampang. Pemerintah harus memproyeksikan terlebih dahulu apakah lokasi transmigrasi itu punya akses dan lahan yang bisa digunakan transmigran. 

"Ke depan pada saat kita membuka kawasan baru, kita harus ada tempat yang aksesnya bagus. Yang kemudian penanganan lahannya secara komunal," katanya. 

Sejauh ini, lanjut dia, Kemendes sudah hampir selesai menganalisis lokasi-lokasi yang bisa ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi baru. Analisis tersebut di antaranya mempertimbangkan percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peningkatan SDM. 

"Sehingga ada paradigma baru, ada manajemen baru yang hari ini sudah memasuki tahapan finishing atau penetapan", ujar Halim. Tapi, dia tidak menyebutkan perkiraan waktu kapan program transmigrasi akan kembali bergulir.