REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2022 yang berlangsung, Jumat (2/12/2022) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ini merupakan rapimnas kedua yang dilaksanakanan di era kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
Rapimnas digelar setahun sekali sebagai amanat munas sekaligus sebagai upaya menjadikan Kadin Indonesia rumah pengusaha yang inklusif dan kolaboratif bagi semua pengusaha dari kecil hingga besar. Di Rapimnas II ini, Kadin Indonesia mengusung tema “Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju”. Rapimnas ini difokuskan pada penguatan pondasi ekonomi nasional dan daerah melalui pembinaan serta pemberdayaan UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menekankan sikap optimistis mesti terus digaungkan, terutama dalam soal perekonomian nasional. Jokowi menyebut, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan Indonesia merupakan titik terang dalam situasi ketidakpastian global karena mampu mengendalikan inflasi di angka 5,7 persen, sementara dunia rata-rata sudah di atas 12 persen.
Indonesia dinilai memiliki potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki negara-negara lain. Indonesia secara geografis berada di jalur perdagangan dunia, kaya sumber daya alam (SDA), punya bonus tenaga kerja muda produktif. “Ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik seoptimal mungkin untuk menuju Indonesia Emas 2045,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin kuat. Ini menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia dengan membangun ekosistem ekonomi besar yang komprehensif dan terintegrasi. Utamanya, terkait dengan mobil listrik melalui kekayaan nikel dan bauksit yang dimiliki Indonesia.
Jokowi meminta Kadin Indonesia merumuskan roadmap terkait ekonomi bisnis yaitu peta jalan tujuan dan visi yang akan membawa Indonesia pada kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Roadmap atau peta jalan yang jelas dari Kadin Indonesia akan membantu pemerintah untuk menciptakan kebijakan atau aturan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri terutama bagi keterlibatan pengusaha daerah dan UMKM yang memang didorong masuk dalam rantai pasok industri dan global.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peran UMKM harus terus digalakkan karena merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dia mengimbau Kadin Indonesia dapat mengambil peran lebih dalam penguatan UMKM Indonesia, terutama soal program pendampingan antara pengusaha besar dan UMKM.
“Sudah teruji dalam berbagai krisis mampu bertahan bahkan menjadi penopang ekonomi kita saat krisis. Salah satu program yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia, program kemitraan Inclusive Closed Loop, bisa membuat UMKM bertumbuh dan maju,” kata Luhut.
Dia mengatakan, hilirisasi dan investasi menjadi salah satu faktor penentu kemajuan Indonesia. Melalui bantuan Kadin Indonesia, realisasi investasi terutama PMA terus naik. Ini akan menguatkan program hilirisasi yang mendongkrak kinerja ekspor dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan serta bisa membantu pemerintah daerah serta UMKM untuk ikut terlibat dalam kegiatan rantai pasok industri.
Luhut menilai perlu sinergi antara pemerintah dan pengusaha, terutama yang diinisiasi dan dimotori Kadin Indonesia. Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah wajib memainkan peran sentral ini.
Jika potensi Indonesia dimanfaatkan dengan baik, maka diyakini dapat menarik investasi secara mudah. “Maka dari itu, Kadin Indonesia dimohon untuk membantu pemerintah menguatkan UMKM serta mencanangkan lebih luas pemakaian produk dalam negeri,” ujar Luhut.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesiasangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh di tengah kesuraman ekonomi global. “Kadin Indonesia dan para pelaku usaha siap bekerja bersama, mendukung pemerintah untuk terus memperkuat perekonomian negara,” kata Arsjad.
Hal tersebut dilakukan dengan semangat inklusif, kolaboratif, dan progresif dalam menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi kedepannya serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Kadin Indonesia memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia dengan mendorong agar pemerintah dan dunia usaha berkolaborasi menjalankan prinsip perekonomian yang lebih inklusif, salah satunya melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM agar lebih maju dan naik kelas.
Arsjad mengatakan, salah satu upaya Kadin Indonesia untuk membantu UMKM naik kelas adalah melalui Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang telah diresmikan Jokowi pada Oktober lalu. “Kadin Indonesia juga menciptakan sebuah platform digital untuk UMKM yang dinamakan Wikiwirausaha.id yang membantu UMKM untuk mendapatkan mitra, akses pasar, dan pembiayaan,” kata dia.
Kadin Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan merumuskan sebuah roadmap bagi perusahaan multisektor yang menjadi salah satu program kerja prioritas dari Kadin Indonesia pada 2023. Roadmap ini disusun agar segala upaya, program, dan inisiatif dapat lebih terkoordinasi dan terarah serta melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga menciptakan strategi yang inklusif.
“Diharapkan melalui Indonesia Incorporated dapat menghasilkan banyak inisiatif dan kerjasama antar Kadin Indonesia dengan pemerintah untuk menyukseskan keketuaan Indonesia di ASEAN Business Advisory Council 2023,” ujar Arsjad.
Dia mengatakan, rapimnas ini merupakan medium untuk seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia untuk menyatukan langkah dan tujuan dalam menyusun program kerja yang konkret. Tujuannya tak lain demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju dan sejahtera. Dalam Rapimnas Kadin 2022 juga dilakukan penandatanganan antara Kadin Indonesia dengan beberapa lembaga atau perusahaan yaitu LKPP, Indosat, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BNPT, dan BSSN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika