REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu negara Turki Emine Erdogan mengatakan bahwa anak yatim piatu Ukraina yang dievakuasi ke Turki karena perang Rusia-Ukraina, berada di tangan yang aman di Turki.

"Saya melihat mereka sangat bahagia di sini. Mereka berada di tangan yang aman dan mereka senang dengan pejabat kementerian dan pengasuh mereka dari Ukraina yang menemani mereka," kata Emine seperti dilansir di Anadolu, Ahad (4/12/2022).

Sejak perang meletus pada Februari, berkat upaya ibu negara Turki dan Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska, ratusan anak dan pengasuh mereka telah dibawa ke Turki.

Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial Turki memberi mereka tempat tinggal dan dukungan psikiatris dan sosial untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami.

“Tentu saja, hati berharap agar perang ini tidak terjadi, tidak ada yang tersisa tanpa ibu, ayah, atau pengungsi. Harapan saya adalah perang akan berakhir secepat mungkin, luka yang ada akan sembuh, dan setiap orang dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat," kata Emine.

Emine juga mengirimkan salamnya kepada Zelenska dan mengatakan untuk jangan khawatir sebab negaranya akan amanah dalam mengemban tugas mengasuh anak-anak yatim piatu korban konflik perang.

Dia juga mengatakan penting bagi negara-negara untuk melakukan upaya mengakhiri perang dan memastikan perdamaian. Evakuasi anak-anak dalam kesulitan di Ukraina dapat berlanjut.

Emine menekankan bahwa Turki selalu siap membantu Ukraina. Turki telah dipuji secara internasional karena perannya yang unik sebagai perantara antara Ukraina dengan Rusia.

Dengan kepercayaan kedua negara pada Turki yang memungkinkan kemajuan dalam berbagai masalah, salah satunya seperti pengiriman biji-bijian melalui Laut Hitam.

Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari telah menimbulkan kemarahan internasional, yang mana Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Inggris menerapkan sanksi keras terhadap Moskow.

Sekitar 6.700 warga sipil telah tewas di Ukraina dan lebih dari 10 ribu terluka, menurut perkiraan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sambil mencatat bahwa angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika