REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA--Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/12/2022).

Dalam laporannya Wagub mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalteng tertinggi di Wilayah Kalimantan pada periode triwulan I, II, dan III. “Provinsi Kalteng melakukan dua lokus sampel inflasi, yakni di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Tengah per November 2022 tercatat inflasi sebesar 0,16% (month to month),” ucapnya.

Lebih lanjut Wagub menerangkan, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah, membuat inflasi Kalteng paska kenaikan BBM pada September 2022 relatif terkendali. Hal ni dapat dilihat dari inflasi year on year Kalteng yang terus menurun (September 8,12%; Oktober 7,10%; dan November 6,97%).

“Harga kebutuhan masyarakat pada November 2022 relatif terkendali. Inflasi yang terjadi pada November 2022 lebih disebabkan karena faktor eksternal dan di luar kewenangan Pemprov/Pemkot/Pemkab, yakni kenaikan tarif angkutan udara serta kenaikan harga rokok yang dilakukan produsen sebagai antisipasi kenaikan cukai rokok tahun depan agar kenaikannya tidak terlalu tinggi (dicicil),” jelasnya.

Wagub menyebut, beberapa upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng yaitu dilaksanakannya kegiatan rakor TPID se-Kalteng; menerbitkan beberapa regulasi terkait pengendalian inflasi; operasi pasar dan pasar penyeimbang; serta membagikan paket sembako dalam pasar murah.

Menurut Edy, sebagai wujud nyata pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjaga daya beli masyarakat, upaya jangka pendek yang dilakukan adalah pelaksanaan operasi pasar; memberikan subsidi biaya tranportasi; menggaungkan Gerakan Sekuyan Lombok, serta menambah jumlah penerbangan dari dan ke Kalteng. 

"Sedangkan upaya jangka panjangnya adalah dengan melakukan kerja sama antar daerah baik di dalam provinsi maupun luar provinsi; mendirikan Sentra Cabai Rawit di Kapuas; dan melibatkan BUMD Pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa dalam menangani inflasi ini mekanismenya harus sama dengan mekanisme pandemi COVID-19. “Dengan mekanisme tersebut, maka semua pihak akan menjadi fokus terhadap inflasi, karena ini menyangkut masalah hidup rakyat, kenaikan harga barang jasa akan sangat langsung berdampak kepada rakyat," bebernya.

Tito juga mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia saat ini berada di angka 5,42 persen. Menurutnya, angka tersebut turun jika dibandingkan pada Oktober 2022 yang berada di angka 5,71 persen.

"Dari 5,95 persen, turun ke 5,71 persen di Oktober, November turun lagi ke 5,42 persen, ini betul-betul tidak gampang. Dengan angka ini di G20, 20 negara ekonomi terbesar kita nomor dua terendah setelah Jepang, Jepang 3,7 persen. 18 Negara G20 baik Amerika Eropa semua di atas angka kita," tutupnya.

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Plt. Kepala Perwakilan BI Kalteng Magfur, Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro, perwakilan unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika