REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN--Antisipasi lonjakan harga komoditas pokok masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha intensifkan pemantauan situasi dan perkembangan harga di pasar tradisional.
Langkah ini dilakukan dengan meminta laporan harian hasil monitoring perkembangan harga komoditas pokok Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID), dari berbagai pasar tradisional besar yang ada di Kabupaten Semarang. "Dengan demikian, perkembangan harga komoditas pokok masyarakat dari pasar tradisional akan terpantau," katanya, saat dikonfirmasi di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/12/2022).
Dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan berbagai komoditas pokok jelang Nataru, bupati mengaku telah diminta menyampaikan laporan (per pekan) kepada Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Perdagangan RI.
Kendati begitu, bupati juga menginstruksikan agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang menyampaikan laporan harian kondisi harga dari lapangan. "Sehingga informasi/ laporan terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pokok akan terbarui setiap hari, sebelum dilaporkan ke pusat," kata Bupati Semarang.
Di luar itu, masih kata Ngesti, monitoring langsung ke pasar- pasar tradisional juga akan dilakukan secara berkala, guna memastikan laporan harga berbagai komoditas pokok dengan kondisi riil di lapangan.
Jika terpantau ada harga komoditas pokok mengalami kenaikan melebihi 5 persen, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang akan segera turun tangan untuk melakukan langkah- langkah menstabilkan harga.
Ada strategi yang sudah disiapkan oleh Pemkab Semarang untuk mengendalikan lonjakan harga komoditas pokok di tengah- tengah masyarakat, antara lain menjaga daya beli dengan memanfaatkan anggaran Dana Tak Terduga (DTT).
Namun jika kenaikan harga komoditas pokok tersebut masih dalam batas wajar --hanya di kisaran nominal Rp 500 sampai dengan 1.000-- maka langkah- langkah untuk mengendalikan harga belum akan dilakukan.
Dalam skala kecil, lanjut bupati, upaya untuk menjanga daya beli masyarakat telah dilakukan Pemkab Semarang bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan menyasar para pekerja pabrik.
Secara periodik, pasar murah digelar di sejumlah pabrik untuk memberikan kesempatan para buruh/ pekerja dapat mengakses kebutuhan pokok harian dengan harga yang relatif terjangkau.
Mekanismenya dilakukan dengan mensubsidi ongkos distribusi komoditas tertentu yang harganya mengalami kenaikan di pasaran, misalnya seperti harga telur ayam yang dalam beberapa pekan terpantau naik.
Jika harga telur di pasaran saat ini mencapai Rp 30.000 per kilogram, melalui pasar murah ini para pekerja bisa membeli dengan harga Rp 28.000, karena ongkos angkutannya sudah dibantu oleh pemerintah.
Karena subsidi biaya/ ongkos distribusi (angkutan) yang diberikan memang masih terbatas, hanya Rp 5 juta untuk sekali kegiatan pasar murah di pabrik- pabrik tersebut. "Namun misinya daya beli para pekerja pabrik masih terjaga," tegas Ngesti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika