Hal ini disampaikan Airlangga dalam keterangannya di Kantor Presiden usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Terkait dengan hal lain yang terkait dengan risiko daripada investasi, pemerintah sudah mempunyai potensi investasi yang besar mendekati 30 miliar dolar yang sudah komitmen," kata Airlangga.

Presiden pun meminta agar proses perizinan investasi lebih dipermudah dan dalam waktu yang singkat. "Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

Terkait pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memastikan investasi masuk. Pemerintah meyakini ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, aluminium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt, mangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, Airlangga menyampaikan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 86,8 persen, dosis kedua 74,3 persen, dosis ketiga 28,62 persen, dan dosis keempat sekitar 4 persen. Selain itu, seluruh kabupaten/kota berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

"Mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan akan melakukan serosurvei lagi dan tentunya dengan serosurvei pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan," ungkap dia.

Di bidang ketahanan energi, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tahun depan disusun mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen. Dengan implementasi B35 tersebut diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Sedangkan di segi pangan, Jokowi meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RNI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan.

"Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog maupun ID Food itu dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan oleh pemerintah," jelasnya.