REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada tahun depan. Karena itu, salah satu kunci agar bisa bertahan, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply chain atau rantai pasok pangan nasional. Dalam mengamankan rantai pasok bahan pangan tersebut, Badan - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap turut menjaga ketahanan pangan nasional tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai Rapat Kabinet yang berlangsung di Jakarta, Selasa (6/12/2022). Erick menyampaikan, BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan keputuhan pokok pada tahun depan. Namun, syaratnya adalah perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off taker itu.
Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. "Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), dimana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda," ujar Erick.
Menteri BUMN menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar. Dimana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank - bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.
“Kemudian nanti Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu dan lain-lain. Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” ucap Erick.
Lebih lanjut, Erick menegaskan, peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.
“Karena itu, BUMN harus membantu Kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar danmana penugasan yang memang bukan pasar. Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika