REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Jepang sedang mempertimbangkan anggaran sekitar 5 triliun yen (sekitar Rp 568 triliun) untuk mengembangkan dan mengerahkan rudal jarak jauh selama lima tahun mulai tahun fiskal 2023, kata sumber pemerintah pada Selasa (7/12/2022). Langkah itu diambil karena Jepang bermaksud untuk meningkatkan kemampuan serangan di tengah ancaman keamanan yang kian besar.
Rudal pencegat buatan dalam negeri, yang dapat diluncurkan dari luar jangkauan tembakan musuh, akan menjadi inti dari apa yang disebut pemerintah sebagai "kemampuan serangan balik" di tengah peningkatan kehadiran militer China dan sederet peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Demikian menurut sumber tersebut.
Rencana itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Fumio Kishida menginstruksikan menteri keuangan dan menteri pertahanan untuk mengalokasikan dana sekitar 43 triliun yen untuk lima tahun mulai April 2023. Angka itu sekitar 50 persen lebih tinggi dari rencana anggaran lima tahunan saat ini yang hanya mencapai sekitar 27,47 triliun yen sejak tahun fiskal 2019.
Rencana anggaran itu akan dicantumkan dalam dokumen pemerintah yang menetapkan rencana pengembangan alutsista dan biaya yang diperlukan selama lima tahun saat dokumen itu diperbarui pada pertengahan Desember. Program yang ada saat ini mencakup tahun fiskal 2019 hingga 2023.
Dari anggaran sekitar 5 triliun yen, sekitar 1 triliun yen akan digunakan untuk memperluas jangkauan rudal serang darat-ke-kapal Tipe-12 milik Angkatan Darat Pasukan Bela Diri Jepang. Selain itu, anggaran 1 triliun yen tersebut juga akan digunakan untuk mendiversifikasi platform peluncuran rudal sehingga proyektil dapat ditembakkan dari kapal dan pesawat.
Sekitar 800 miliar yen akan dihabiskan untuk pengembangan senjata luncur berkecepatan tinggi untuk pertahanan pulau-pulau terpencil di barat daya Jepang dan rudal hipersonik yang sulit dicegat. Selain mengerahkan rudal, Jepang juga akan menggunakan berbagai jenis pesawat nirawak (drone), termasuk yang bersifat menyerang, untuk mengatasi penyusup dan yang dapat beroperasi di bawah air. Hal ini diungkapkan beberapa sumber pemerintah.
Pemerintah Jepang berencana memasukkan gagasan kontroversial untuk memperoleh kemampuan menyerang balik itu dalam Strategi Keamanan Nasional yang akan direvisi bersama dengan dua dokumen pertahanan lainnya pada akhir Desember. Kemampuan menyerang balik itu akan memungkinkan Jepang menembak dan melumpuhkan rudal musuh sebelum diluncurkan dari wilayah asing.
Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan dipimpin oleh Kishida telah menetapkan target untuk menggandakan pengeluaran pertahanan Jepang menjadi 2 persen atau lebih dari produk domestik bruto (PDB) negara itu dalam lebih dari lima tahun ke depan. Persentase baru itu berada pada level yang sama dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Jepang telah lama membatasi anggaran pertahanan tahunannya sekitar 1 persen dari PDB, atau lebih dari 5 triliun yen, sambil mempertahankan postur keamanan yang berorientasi pada pertahanan diri secara eksklusif di bawah Konstitusi Nasional yang menolak perang.
