Pemkab Kudus Bentuk Empat Kawasan Perdesaan Optimalisasi Potensi Desa
Red: Muhammad Fakhruddin
Peserta mengikuti pelatihan pembuatan kain ecoprint di Desa Japan, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022). Pelatihan ecoprint atau memberi pola warna pada kain menggunakan bahan alami seperti bunga, daun dan batang oleh komuntitas Artsotika Muria dengan peserta ibu rumah tangga itu untuk memberikan keterampilan dan meningkatkan keahlian guna mendorong terciptanya usaha mikro. | Foto: ANTARA /Yusuf Nugroho
REPUBLIKA.CO.ID,KUDUS -- Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana membentuk empat kawasan perdesaan yang melibatkan banyak desa untuk optimalisasi potensi di masing-masing desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.
"Keempat rencana pembangunan kawasan perdesaan (PKP) yang dibentuk, yakni PKP gula tumbu, kawasan muria, edu wisata Patiayam, dan Kudus heritage kawasan menara," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono di Kudus, Selasa (7/12/2022).
Ia mengungkapkan masing-masing kawasan pembangunan perdesaan tersebut melibatkan beberapa desa yang kebetulan berdekatan.
Di antaranya, untuk PKP gula tumbu melibatkan Desa Kandangmas, Margorejo, Rejosari, dan Cranggang. PKP Wisata Muria melibatkan Desa Colo, Kajar, Ternadi, Dukuhwaringin, dan Desa Japan.
Sementara itu, PKP Kudus Heritage Kawasan Menara melibatkan lima desa dan empat kelurahan, yaitu Desa Kauman, Janggalan, Demangan, Damaran, dan Langgardalem. Sedangkan kelurahan yang dilibatkan Kelurahan Kajeksan, Kerjasan, Sunggingan, dan Purwosari.
Terkait rencana pembentukan PKP tersebut, kata dia, semua desa dan kelurahan yang terlibat juga dibuatkan rapat koordinasi untuk merapatkan barisan, menyamakan persepsi dan melengkapi dokumen yang ada, sehingga dokumen kawasan rencana PKP menjadi dokumen yang bisa meyakinkan Pemerintah Pusat maupun pihak lainnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan.
Untuk tahap awal ini, kata dia, ada empat rencana kawasan pembangunan perdesaan yang dibentuk, meskipun nantinya juga akan bisa bertambah karena desa lain yang memiliki potensi juga menunggu hasil kajian akademiknya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, kata dia, masing-masing desa mengetahui tanggung jawabnya masing-masing, termasuk pengembangan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan desa atau pemerintah kabupaten. Masing-masing kawasan juga harus bekerja keras dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, agar penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dapat mencapai sasaran dalam rangka pengembangan ekonomi perdesaan.
Pada 2023 akan disusun peta jalan rencana kerja dari masing-masing PKP, sehingga masing-masing desa juga memiliki peran termasuk dalam penganggarannya.
"Nantinya juga kami fasilitasi untuk sinkronisasi program kegiatan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya," ujarnya.
Melalui rencana PKP tersebut, maka dalam optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan BUMDes bersama untuk orientasi profit desa.
Sementara itu, Kepala Desa Terban Supeno mengungkapkan dalam jangka panjang desanya jua akan melengkapi fasilitas penunjang perekonomian bagi masyarakat sekitar. Salah satunya ruko usaha mikro kecil menengah. Kemudian ada program penghijauan di Pegunungan Patiayam menjadi fokus pemerintah desa dengan menggandeng pihak swasta dengan menanam tanaman buah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
