REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dengan total Rp 31,38 triliun di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
DIPA tersebut naik Rp 2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 8,12 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp. 23,26 triliun.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin menyampaikan pesan dan harapan kepada para kepala daerah/bupati/walikota/pimpinan satker/skpd serta seluruh peserta kegiatan ini untuk segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
“Segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti. sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. selanjutnya tidak lupa, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap kedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA K/L dan daftar alokasi tkdd ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di Tahun 2023 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, memaparkan perkembangan APBN tahun 2022 s/d 30 Nopember 2022. Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 Nopember 2022 telah mencapai Rp 26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp 28,72 triliun.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan leayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Mendukung reformasi birokrasi, penyederahanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Pemda Kabupaten Kota yang memperoleh Opini WTP dan penyerahan penghargaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika