Kamis 08 Dec 2022 09:45 WIB

Jerman Gagalkan Upaya Kudeta Sayap Kanan

Kelompok itu terinspirasi teori konspirasi Reichsbuerger dan QAnon.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
Helikopter polisi dengan tersangka tiba di Karlsruhe, Jerman, Rabu, 7 Desember 2022 tutup kantor kejaksaan federal. Ribuan petugas polisi melakukan penggerebekan di sebagian besar Jerman pada hari Rabu terhadap tersangka ekstrimis sayap kanan yang diduga berusaha menggulingkan pemerintah dalam kudeta bersenjata. Para pejabat mengatakan 25 orang ditahan.
Foto: AP Photo/Michael Probst
Helikopter polisi dengan tersangka tiba di Karlsruhe, Jerman, Rabu, 7 Desember 2022 tutup kantor kejaksaan federal. Ribuan petugas polisi melakukan penggerebekan di sebagian besar Jerman pada hari Rabu terhadap tersangka ekstrimis sayap kanan yang diduga berusaha menggulingkan pemerintah dalam kudeta bersenjata. Para pejabat mengatakan 25 orang ditahan.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman menahan 25 anggota dan pendukung kelompok sayap kanan. Kantor kejaksaan mengatakan orang-orang itu mempersiapkan kudeta dengan kekerasan untuk menjadikan seorang pangeran sebagai pemimpin nasional dab sempat meminta dukungan dari Rusia.

Menurut jaksa kelompok itu terinspirasi teori konspirasi Reichsbuerger dan QAnon. Beberapa pendukung teori konspirasi itu di Amerika Serikat (AS) ditahan karena partisipasi mereka dalam serangan Gedung Kongres pada Januari 2021 lalu.

Baca Juga

Anggota Reichsbuerger (Warga Reich) tidak mengakui pemerintahan modern Jerman. Beberapa diantaranya setia pada kekaisaran Jerman di bawah kekuasaan monarki, yang lain menganut gagasan Nazi atau yakin Jerman sedang berada di dalam pendudukan militer.

Kelompok itu berencana menjadikan mantan anggota kerajaan Jerman yang diidentifikasi sebagai Heinrich XIII PR sebagai penguasa Jerman sementara tersangka lain Ruediger vP menjadi kepala militer. Jaksa mengatakan tujuan mereka membangun angkatan bersenjata Jerman yang baru.

Baik Heinrich dan Ruediger hanya disebutkan nama depan dan inisial nama belakangnya karena undang-undang privasi Jerman.

Pada Rabu (7/12/2022) jaksa mengatakan kelompok itu membentuk struktur yang menyerupai negara dengan berbagai departemen, seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan. Mereka mendirikan "dewan" yang rutin bertemu sejak November 2021.

Jaksa mengatakan Heinrich yang menggunakan gelar pangeran dan berasal dari Keluarga Reuss yang pernah menguasai sebagian timur Jerman menghubungi perwakilan Rusia yang kelompok itu lihat sebagai pusat kontak untuk mendirikan tatanan yang baru. Jaksa menambahkan tidak ada bukti perwakilan kelompok itu mendapat respon positif.

Keluarga Bangsawan Reuss atau kantor Pangeran Reuss tidak menjawab permintaan komentar.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman mengatakan lembaga keamanan memeriksa dengan teliti kemungkinan kontak dengan Rusia.

Kremlin mengatakan tidak diragukan lagi Rusia tidak terlibat dalam rencana sayap-kanan untuk menggulingkan pemerintahan Jerman. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan "tampaknya itu masalah internal Jerman."

Menteri Luar Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan pemerintah Jerman akan meresponnya dengan hukum penuh. "Penyelidikan memberi kami sedikit gambaran sekilas ancaman teroris dari lingkungan Reichsbuerger," kata Faeser dalam pernyataannya.

Ia menambahkan negara konstitusional tahu bagaimana caranya membela diri dari "musuh demokrasi." Feaser mengatakan beberapa hari ke depan ia akan mengajukan undang-undang yang mempermudah pemecatan pegawai negeri sipil yang menjadi musuh konstitusi.

Kepala intelijen domestik Jerman mengatakan gerakan Reichsbuerger tumbuh dengan pesat sejak tahun lalu. Menurutnya mereka menimbulkan resiko ancaman yang besar. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement