REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan ramah lingkungan. Lewat insentif itu, masyarakat yang membeli kendaraan ramah lingkungan bisa dimudahkan lewat pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang lebih rendah.
Karpet merah dari pemerintah pusat itu pun mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan langkah serupa dari aspek non fiskal. Di DKI Jakarta misalnya, pengguna mobil full listrik bisa makin leluasa untuk bermobilitas karena bebas dari regulasi ganjil genap.
Insentif non fiskal itu pun berhasil jadi magnet tersendiri bagi mobil listrik listrik berbasis baterai. Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Warih Andang Tjahjono pun menilai, melihat efektivitas dari insentif tersebut, maka hal serupa perlu juga untuk diterapkan dalam kendaraan hybrid.
"Kendaraan hybrid juga perlu didukung oleh insentif non fiskal. Hal itu perlu dihadirkan agar masyarakat semakin terdorong untuk beralih menggunakan kendaraan minim emisi baik itu dalam format hybrid maupun full listrik," kata Warih kepada Republika.co.id beberapa waktu lalu.
Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto pun mengamini bahwa insentif tambahan itu perlu diterapkan untuk kendaraan bermesin ganda.
"Hal ini diyakini bisa makin mendorong masyarakat untuk beralih dari mobil dengan mesin konvensional kepada mobil hybrid sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa berkontribusi dalam menekan emisi," kata Henry kepada Republika.
Toyota sendiri membuktikan, sebenarnya saat ini kendaraan hybrid telah jadi alternatif produk yang sangat diminati. Mengingat, brand Jepang itu memang telah lama menawarkan opsi hybrid untuk beberapa produknya.
"Minat terhadap produk hybrid sangat tinggi. Artinya, masyarakat telah well educated terkait sistem kendaraan hybrid. Selain itu, hal tersebut juga menandakan bahwa masyarakat sudah merasakan benefit dari penggunaan kendaraan hybrid," ujarnya.
