REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu (7/12/2022), pasukannya dapat berperang di Ukraina untuk waktu yang lama. Sebelumnya dia telah mengumpulkan 300 ribu pasukan militer cadangan dari September hingga Oktober.
"Mengenai lamanya operasi militer khusus, tentu saja, ini bisa menjadi proses yang panjang," kata Putin dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia yang disiarkan televisi.
Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina karena hubungan dengan negara tetangga itu semakin dalam dengan Barat sehingga menimbulkan ancaman keamanan. Kiev dan sekutunya mengatakan bahwa invasi tersebut sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Putin pun jarang mengomentari durasi dari pengerahan pasukan ke negara tetangganya sejak Februari.
Putin mengatakan, tidak ada alasan untuk mobilisasi militer kedua pada saat ini, setelah panggilan massal musim gugur. Sekitar 150 ribu dari 300 ribu pasukan cadangan dikerahkan di Ukraina, dengan 77 ribu di unit tempur. Sedangkan 150 ribu sisanya masih berada di pusat pelatihan.
"Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang tindakan mobilisasi tambahan tidak masuk akal," kata Putin.
Rusia akan mempertahankan diri dengan segala cara yang dimiliki. Putin menegaskan, Rusia dilihat di Barat sebagai negara kelas dua yang tidak memiliki hak untuk hidup sama sekali.
Putin lebih lanjut mengatakan, risiko perang nuklir meningkat, tetapi Rusia tidak akan mengancam secara sembarangan untuk menggunakan senjata semacam itu. Pernyataan ini menegaskan gambaran dari serangkaian peringatan untuk mencegah dukungan lebih kuat dari Barat.
Meskipun mundur baru-baru ini di medan perang termasuk hilangnya Kherson yang menjadi satu-satunya ibu kota provinsi Ukraina yang direbut Rusia, Putin mengatakan, tidak menyesal meluncurkan perang yang paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia II. Dia menegaskan, Rusia telah mencapai hasil yang signifikan dengan akuisisi wilayah baru, merujuk pada aneksasi empat wilayah yang sebagian diduduki pada September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika