REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, menyoroti DKI Jakarta yang kini tengah mempersiapkan lelang jabatan terbuka Sekretaris Daerah. Menurutnya, lelang yang kini hendak dilakukan memang wajar dan sudah biasa, sehingga ada prosedur rutin.
“Yang penting, sifatnya terbuka kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi, silakan melamar,” kata Soni kepada Republika, Kamis (8/12/2022).
Berbeda dengan pemilihan Pj Gubernur yang melibatkan DPRD DKI, kata dia, lelang akan dimulai dengan proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dari berbagai pihak. DPRD, disebut Soni tidak akan terlibat sama sekali.
“Karena ini sifatnya excecutive review,” katanya.
Dia berujar, panitia seleksi yang terlibat berasal dari banyak pihak, seperti akademisi, pihak Kemendagri atau KemenPANRB, hingga kepakaran tertentu. Oleh sebab itu, dalam proses lelang nantinya, akan dinilai kemampuan pemerintahan, kemampuan Pancasila secara ideologis hingga berbagai assesment lainnya.
“Panitia itu dibentuk oleh gubernur melalui SK Gubernur. Dan hal-hal berkaitan pemilihan awal diserahkan kepada tim tersebut,” jelasnya.
Ditanya mantan Sekda Marullah Matali yang juga sempat bersaing menjadi Pj Gubernur bersama Heru, hingga akhirnya dirotasi menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan digantikan oleh Pj Sekda Uus Kuswanto sebelum diprotes banyak pihak karena bukan putra Betawi, Soni mengkritiknya. Pasalnya, Pj Sekda Uus hanya mengisi kekosongan, bukan mengganti posisi Marullah.
“Itu sifatnya mengisi sementara, dan mengisi jabatan kosong dalam birokrasi itu tidak pernah mempertimbangkan dari suku mana,” ucapnya.
Terpenting, kata Soni, lelang terbuka jabatan Sekda DKI bisa dilakukan terbuka sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, dia menyebut agar seleksi yang dilakukan hanya melihat kompetensi tanpa memandang unsur suku, agama dan ras.
“Kompetensi nomor satu, yang penting kemampuan ideologi dan pancasilais,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika