Jumat 09 Dec 2022 07:17 WIB

Senator DPD : Kelemahan Mitigasi Bencana Sebabkan Masyarakat Jadi Korban

Sosialisasi mitigasi bencana harus selalu terus disampaikan kepada masyarakat

Red: Muhammad Subarkah
Foto udara yang diambil dengan drone memperlihatkan gambaran umum longsor akibat gempa berkekuatan 5,6 SR di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, 26 November 2022. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 310 orang tewas dan 24 orang tewas. hilang setelah gempa bermagnitudo 5,6 melanda barat daya Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022.
Foto: EPA-EFE/MAST IRHAM
Foto udara yang diambil dengan drone memperlihatkan gambaran umum longsor akibat gempa berkekuatan 5,6 SR di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, 26 November 2022. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 310 orang tewas dan 24 orang tewas. hilang setelah gempa bermagnitudo 5,6 melanda barat daya Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD RI, DR Addul Kholik mengatakan pemerintah pusat,  pemerintah daerah, serta masyarakat harus aktif melakukan mitigasi bencana. Terutama di wilayah-wilayah yang punya potensi terjadi bencana alam, seperti daerah sesar gempa tektonik, ancaman tsunami, dan longsor atau tanah bergerak.

''Merujuk pada berbagai bencana yang terjadi seperti gempa Cianjur, memang tampak adanya tingkat kerusakan cukup parah. Selain itu terlihat pula bahwa pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana masih lemah sehingga timbul banyak korban. Semestinya ada upaya semenjak jauh-jauh hari apabila kawasan itu rawan bencana gempa, pemerintah harus sudah menetapkan standar bangunan yang tahan gempa, mulai dari struktur bangunan maupun batas tinggi bangunan kepada masyarakat. Aparat pemerintah pun mengawasinya dalam pelaksanaan sehari-hari. Maka mulai sekarang pemerintah harus melakukan aduit soal ini, " kata Abdul Kholik, di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Apalagi, lanjut Kholik, bila kondisi wilayah tersebut memiliki posisi yang berada di kemiringan tinggi. Maka pemerintah semakin perlu untuk serius mengawasi setiap pembangunan gedung dan perumahan yang ada di wilayah tersebut. ''Kami lihat hal ini sepertinya masih diabaikan oleh pihak pemerintah. Padahal tujuannya, adanya pengawasan tersebut masyarakat kemudian mempunyai kesadaran membuat  bangunan yang sesuai standar kebencanaan dan tidak hanya membuat bangunan yang sekedar menuruti seleranya pribadinya saja."

''Selain soal standar bangunan, pemahaman masyarakat atas mitigasi bencana harus serius untuk ditingkatkan. Sosialisasi menyangkut cara masyarakat berlindung dan bersikap ketika terjadi bencana harus juga dilakukan secara rutin. Ini misalnya bagaimana menyelamatkan diri ke titik-titik evakuasi. Maka, bila gempa masyarakat pun segera tahu bahwa harus pergi ke daerah aman yang terbuka, sementara kalau terjadi ancaman tsunami masyarakat juga sudah mengerti ke mana mereka mencari titik wilayah permukaan tertinggi. Semua hal ini perlu dipahami masyarakat jauh-jauh hari melalui pendidikan kebencanaan yang terus menerus,'' ujarnya.

Kholik mengatakan, misalnya pada wilayah Jawa, termasuk Jawa Tengah, memang punya risiko tinggi terjadi berbagai macam bencana. Adanya kenyataan ini maka diharapkan semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, secara terus ters memberikan pemahaman mengenai cara mengantisipasi bila terjadi bencana.''Semua itu akan mengarah kepada kesiapsiagaan masyarakat dan bisa menjadi peringatan dini sehingga dapat menghindari atau meminimalkan terjadinya korban,'' tegas Abdul Kholik.

 

Piala Dunia U-17 Indonesia mulai berlangsung sejak 10 November hingga 2 Desember 2023. Segera beli dan dapatkan tiket resmi pertandingan Piala Dunia U-17 di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya
di laman https://www.tickets-u17worldcup.com/matches

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement