REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kini menjabat sebagai anggota DPD, Jimly Asshiddiqie, meminta semua pihak berhenti membahas isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Baginya, membahas isu tersebut hanya menghabiskan waktu karena tidak mungkin terwujud.
"Isu perpanjangan jabatan Presiden, menunda pemilu, kemungkinan Jokowi jadi cawapres sudah terlalu lama dibahas sebagai ilusi tidak nyata," kata Jimly mengawali cuitannya lewat akun @JimlyAS beberapa waktu lalu.
"Sebaiknya disetop saja (isu tersebut), jangan habiskan waktu dibahas lagi," kata Jimly melanjutkan.
Jimly menegaskan, semua isu tersebut adalah sesuatu yang terlarang karena bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, dia meyakini isu tersebut tidak mungkin terwujud. "Pasti tidak akan terjadi," ujarnya menegaskan.
Dia pun menyarankan semua pihak untuk fokus mengikuti Pemilu 2024. Sebab, tahapan pesta demokrasi itu sudah berjalan.
Seseorang merespons cuitan Jimly itu dengan meminta semua tokoh, cendikiawan, dan intelektual bersuara melawan isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu yang didengungkan para politsi dan pejabat. Menurutnya, pihak-pihak yang masih menyuarakan isu tersebut merupakan penjahat konstitusi.
"Istilah 'penjahat konsitusi' baik juga disebarluaskan agar bisa dicegah & diberantas" ujar Jimly membalas komentar tersebut. Republika telah mendapat izin dari Jimly untuk mengutip semua kicauannya ini.
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebenarnya sudah dilontarkan sejak awal tahun 2022. Pendengungnya adalah sejumlah menteri Jokowi dan tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi.
Isu tersebut lantas tersebut timbul tenggelam seiring berjalannya waktu. Namun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menyinggung isu tersebut pada Kamis (8/12) lalu.
Bambang menyinggung isu tersebut setalah melihat hasil survei Poltracking Indonesia terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjelang berakhirnya tahun 2022. Survei tersebut menemukan bahwa 73,2 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Bagi saya itu bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam rilis daring Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnjya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" imbuh Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika