Senin 12 Dec 2022 14:22 WIB

Kala KPK Akui Terkendala Cari Bukti Korupsi Formula E

KPK menegaskan proses penyelidikan masih berlanjut sampai ditemukan 'titik terang'.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pada Ahad (11/12), Marwata mengatakan, bahwa KPK menemui sejumlah kendala dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pada Ahad (11/12), Marwata mengatakan, bahwa KPK menemui sejumlah kendala dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Febrianto Adi Saputro, Antara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, belum menutup buku penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Namun, lembaga antirasuah itu mengakui menemukan sejumlah kendala dalam proses penyelidikan.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela-sela penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Ahad (11/12/2022), mengungkap sejumlah kedala itu. Salah satunya ialah meminta dokumen maupun keterangan dari pihak Formula E Operation (FEO).

"Kan masih di tahap penyelidikan seperti misalnya, kami belum bisa minta bantuan ke SFO (Serious Fraud Office)/KPK Inggris misalnya karena kedudukan FEO-nya itu kan di sana kalau tidak salah untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi," kata Marwata.

Marawata menuturkan, bahwa dalam tahap penyelidikan, pemanggilan para calon saksi yang akan dimintai keterangan masih bersifat sukarela. Menurutnya, jika calon saksi tersebut tidak datang, KPK juga tidak bisa berbuat banyak.

"Jadi, dalam tahap penyelidikan, kami memanggil apa calon saksi ya. Kalau calon saksi itu sifatnya masih volunteer sebetulnya. Apalagi kalo pihak swasta, dia tidak datang, kami juga tidak bisa apa-apa. Makanya, itulah kesulitan-kesulitan kami di tingkat penyelidikan," ujar Alex.

Kendala lainnya di tingkat penyelidikan, kata dia, terkait dengan penggeledahan. "Kami melakukan penggeledahan di Jakpro saja tidak bisa, di tingkat penyelidikan lho ya, tidak bisa," kata dia.

Sebelumnya pada Oktober lalu, Marwata menegaskan, KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung adanya dugaan korupsi dalam kasus itu. Sehingga dapat menemukan titik terang perkara tersebut.

"Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelangggaran administrasi atau mungkin perdata. Ini masih kami lanjutkan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022).

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan Formula E di Jakarta. Terakhir, KPKmelakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada Rabu (7/9/2022).

KPK juga sudah memeriksa beberapa tokoh lainnya, yakni mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto pada Kamis (16/6/2022). Dia diklarifikasi terkait pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.

Selain itu, KPK juga sudah dua kali memeriksa keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo hingga mantan wakil menteri luar negeri, Dino Patti Djalal. KPK pun telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

Pada Kamis (8/12/2022), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus Formula E masih berjalan sampai saat ini. Ia menegaskan penyelidikan kasus itu tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun.

"Penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasan manapun," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022).

Firli menekankan, pihaknya bekerja secara independen. Dia menegaskan, kinerja KPK berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun," tegas dia.

"Jadi tidak ada pengaruh dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lain, karena pada prinsipnya apa yang dilakukan KPK, apa yang terjadi di KPK adalah penegakan hukum," tambahnya menjelaskan.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement