REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Manajer Pemantau Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menyampaikan pihaknya mencatat masih ada sekitar 18 nama dan NIK masyarakat yang tercatat tanpa izin atau diduga dicatut sebagai anggota parpol.

"Per 10 Desember 2022, posko pengaduan JPPR mencatat masih ada sedikitnya 18 orang yang nama dan nomor induk kependudukan atau NIK-nya tercatat tanpa izin atau diduga dicatut sebagai anggota partai politik (parpol)," ujar Aji saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Ia pun menyampaikan 18 nama serta NIK yang dicatut dan belum dihapus itu tercatat sebagai anggota dan/atau pengurus parpol parlemen ataupun non-parlemen. "Partai-partai, baik parlemen maupun non-parlemen itu adalah Partai Golkar, PKB, PAN, PKS, PBB, Partai Demokrat, Partai NasDem, PKPI, dan Partai Ummat," ucap Aji.

Padahal terkait dengan partai parlemen, tahapan verifikasi administrasi terhadap mereka sudah selesai pada 14 Oktober 2022 lalu karena berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, parpol parlemen tidak perlu lagi mengikuti tahapan verifikasi faktual setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.