REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dilaporkan merencanakan operasi keamanan yang signifikan terhadap warga Palestina di daerah Negev.  Daerah itu adalah rumah bagi sekitar 300.000 warga Palestina dan sepertiganya memegang kewarganegaraan Israel.

Sementara sebagian besar warga Palestina di Nagev tinggal di kota-kota dan desa-desa yang "tidak diakui" oleh negara pendudukan Israel.  Setelah selamat dari pembersihan etnis yang dimulai pada 1948 oleh kelompok ekstrem Yahudi, warga Palestina setempat tetap tinggal di pedesaan selatan.

Ben-Gvir ditunjuk sebagai menteri keamanan nasional dalam pemerintahan Israel yang akan datang di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Surat kabar Haaretz melaporkan, Ben-Gvir berencana untuk mentransfer sejumlah besar Polisi Perbatasan dari Tepi Barat ke Negev untuk memperkuat pemerintahan di selatan. Dengan posisi barunya, Ben-Gvir dapat meningkatkan tindakan keras terhadap warga Palestina di Negev dan di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dilaporkan Middle East Monitor, Senin (12/12/2022), wilayah Negev dan Tepi Barat yang bersejarah bagi warga Palestina memiliki status berbeda di bawah hukum internasional. Negev dianggap sebagai bagian dari Israel. Sementara Tepi Barat diduduki oleh negara Zionis. Masyarakat asli Palestina di kedua wilayah tersebut menghadapi ekspansi ilegal yang terus berkembang dari pemukiman Israel.