Selasa 13 Dec 2022 10:57 WIB

Ben-Gvir Rencanakan Operasi Melawan Palestina di Wilayah Negev

Negev adalah rumah bagi sekitar 300.000 warga Palestina.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Politisi ekstremis Itamar Ben-Gvir akan menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel berikutnya. Ilustrasi.
Foto: EPA/Abir Sultan
Politisi ekstremis Itamar Ben-Gvir akan menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel berikutnya. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dilaporkan merencanakan operasi keamanan yang signifikan terhadap warga Palestina di daerah Negev.  Daerah itu adalah rumah bagi sekitar 300.000 warga Palestina dan sepertiganya memegang kewarganegaraan Israel.

Sementara sebagian besar warga Palestina di Nagev tinggal di kota-kota dan desa-desa yang "tidak diakui" oleh negara pendudukan Israel.  Setelah selamat dari pembersihan etnis yang dimulai pada 1948 oleh kelompok ekstrem Yahudi, warga Palestina setempat tetap tinggal di pedesaan selatan.

Baca Juga

Ben-Gvir ditunjuk sebagai menteri keamanan nasional dalam pemerintahan Israel yang akan datang di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Surat kabar Haaretz melaporkan, Ben-Gvir berencana untuk mentransfer sejumlah besar Polisi Perbatasan dari Tepi Barat ke Negev untuk memperkuat pemerintahan di selatan. Dengan posisi barunya, Ben-Gvir dapat meningkatkan tindakan keras terhadap warga Palestina di Negev dan di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dilaporkan Middle East Monitor, Senin (12/12/2022), wilayah Negev dan Tepi Barat yang bersejarah bagi warga Palestina memiliki status berbeda di bawah hukum internasional. Negev dianggap sebagai bagian dari Israel. Sementara Tepi Barat diduduki oleh negara Zionis. Masyarakat asli Palestina di kedua wilayah tersebut menghadapi ekspansi ilegal yang terus berkembang dari pemukiman Israel.

Desa-desa Palestina di Negev berada di bawah ancaman penghancuran terus-menerus, dengan tujuan membuka jalan bagi permukiman khusus Yahudi. Awal bulan ini, Desa Al-Araqeeb dihancurkan untuk ke-210 kalinya.  Pembatasan yang dikenakan pada warga negara Israel non-Yahudi mencegah warga Palestina memperluas rumah dan desa mereka. Selain itu, mereka yang "tidak diakui" tidak diberi infrastruktur atau dukungan apa pun dari pemerintah Israel.

Dengan jabatan barunya di pemerintahan, Ben-Gvir dapat mengambil kendali Kementerian Negev dan Galile. Langkah ini akan menimbulkan peningkatan pesat dalam penghancuran desa-desa Palestina dan pembangunan permukiman baru.  

Desa-desa Palestina yang selamat dari penghancuran kemungkinan besar akan dikelilingi oleh kota-kota yang hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Kelompok sayap kanan memiliki catatan hasutan anti-Arab, dan sangat ingin mengintensifkan upaya penegakan hukum terhadap "konstruksi ilegal".

Ben-Gvir ingin membawa politik ekstremnya ke Negev serta wilayah pendudukan. Ben-Gvir telah memperingatkan bahwa enam kursi partainya tidak akan bergabung dengan pemerintahan baru tanpa mendapatkan kendali di Negev dan Galilea. Mendirikan permukiman di luar pusat kota Israel adalah tujuan utama blok agama sayap kanan Israel.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement