REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan mengenai skema pendanaan cadangan pangan pemerintah atau CPP resmi diterbitkan. Melalui aturan tersebut, BUMN Pangan yang mendapat penugasan untuk pengadaan CPP bakal mendapatkan subsidi bunga.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, beleid tersebut melengkapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pengadaan CPP untuk 11 komoditas pangan strategis yang di antaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, secara umum PMK tersebut itu mengatur tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman oleh pemerintah untuk pengadaan CPP. “Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga perbankan kepada BUMN Pangan pengelola CPP, di antaranya Perum Bulog, ID Food, dan PTPN. Mengenai mekanisme pengadaan atau pembelian CPP dilaksanakan sesuai ketentuan NFA,” kata Arief di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Dalam pelaksanaannya, pendanaan akan diberikan oleh Bank BUMN. Itu sesuai aturan di mana penyalur pendanaan merupakan lembaga keuangan yang berbentuk BUMN. 

Sementara dalam proses pemberian pinjaman akan dilakukan secara business to business antara Himbara dengan ketiga BUMN Pangan tersebut. Arief mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Himbara, dan BUMN Pangan untuk percepatan.

Ia menegaskan, BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah terus berupaya meningkatkan stok CPP. Berdasarkan data yang dihimpun NFA, per 12 Desember 2022 stok CPP paling tinggi adalah beras sekitar 455 ribu ton yang dimiliki Bulog, jumlah tersebut terbagi ke dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 249 ribu ton dan beras komersial 206 ribu ton.

Komoditas lainnya setelah beras yakni gula pasir sebanyak 296 ribu ton, yang dimiliki PTPN 263 ribu ton, ID Food 25 ribu ton, dan Bulog 8 ribu ton. Ada juga daging ruminansia sebanyak 23 ribu ton dan minyak goreng 24 ribu kilo liter.

“CPP yang sudah rutin disiapkan adalah beras, selain itu ada juga gula karena BUMN punya kebun dan pabriknya. Kedepannya, skema pendanaan ini akan memperkuat peran BUMN Pangan sebagai off taker yang hadir di tengah para petani, peternak, dan nelayan untuk lakukan penyerapan dalam rangka menjaga harga dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

NFA meminta tiga BUMN Pangan tersebut segera masuk dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan CPP agar tahun depan tidak lagi terjadi permasalahan yang sama terkait keterbatasan stok CPP.

Arief menjelaskan, telah dilakukan pembagian dalam pengadaan CPP. Di mana Bulog akan fokus pada beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan sisanya seperti bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, daging sapi, ayam, telur, dan gula konsumsi ditugaskan kepada ID Food dan PTPN.

Direktur Utama ID Food, Frans Tambunan, menyatakan siap bersama-sama NFA memperkuat CPP sebagai instrumen pengendalian harga. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, kondisi naik turun harga sangat tergantung supply-demand.

"Dan, yang paling penting adalah kepemilikan stok pemerintah, berapa persen pemerintah bisa masuk market share-nya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika