REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pembatasan pergerakan masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada 2020 dan 2021. Adapun pada libur Nataru 2022, rencananya pemerintah tak akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
Kendati demikian, ia mengingatkan kepada masyarakat dan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap Covid-19. Kemenhub sendiri telah menyiapkan enam kebijakan umum dalam penyelenggaraan transportasi saat Nataru.
"Satu, memastikan kesiapan sarana dan transportasi. (Dua) Sosialisasi kepada operator angkutan penumpang dan barang," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (13/12).
Ketiga, inspeksi atau ramp check untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi. Selanjutnya adalah menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan tol maupun jalan non-tol.
"Seperti contra flow, one way, pembatasan operasional angkutan barang, manajemen rest area, dan lain sebagainnya," ujar Budi.
Kelima adalah sosialisasi kepada masyarakat secara masif, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada seluruh moda transportasi.
Berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, pergerakan massa pada libur Nataru tahun ini adalah sebesar 44,1 juta orang. Adapun 14,72 persen di antaranya diprediksi menggunakan moda angkutan umum.
"Pada Nataru 2022-2023 angkutan umum diperkirakan mencapai 14,72 juta atau naik 54,62 persen dibandingkan Nataru 2021-2022," ujar Budi.
Rinciannya adalah angkutan jalan naik 12 persen dari libur Nataru pada 2021-2022, menjadi 3,23 juta orang. Angkutan penyeberangan naik 7 persen menjadi 2 juta orang. Angkutan kereta api naik 127,6 persen menjadi 5,10 juta orang.
Selanjutnya, angkutan udara naik 53,4 persen dari libur Nataru pada 2021-2022, menjadi 3,16 juta orang. Terakhir adalah angkutan laut naik 156 persen, menjadi 1,23 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika