REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dinilai telah berupaya menjaga agar Indonesia masih menjadi tujuan investor migas di dunia. Berdasarkan data dari SKK Migas, total investasi sektor hulu migas dari 2018 sampai 2022 sebesar 57,2 miliar dolar AS. 

Pada tahun ini, jumlah investasi diproyeksikan sebesar 13,2 miliar dolar AS atau naik lebih dari 20 persen dari capaian tahun lalu. Adapun capaian tersebut berada di atas rata-rata investasi global yang hanya naik lima persen pada 2022. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan upaya pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor diantaranya melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan.

“Saya kira upayanya sudah optimal, berbagai kebijakan seperti One Door Service Policy, pemerintah memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Kemudian juga beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” ujarnya, Selasa (13/12/2022).

Fahmy menjelaskan ada sejumlah faktor yang memengaruhi investor dapat berinvestasi sektor hulu migas Indonesia yakni dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun yang masih berpengaruh, cadangan migas Indonesia yang jumlahnya masih terjadi perdebatan, dan tren transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Jika kembali merujuk data dari SKK Migas, saat pandemi melanda secara global 2020-202, investasi sektor hulu migas justru mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Pada rentang waktu tersebut, capaian investasi meningkat dari 10,5 dolar AS miliar menjadi 10,9 miliar dolar AS.

Sementara itu Anggota Komisi VII Mulyanto menambahkan investasi yang dibutuhkan sektor hulu migas sangat besar. Hal tersebut penting untuk memenuhi target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.

Setelah kenaikan investasi, menurut Mulyanto, pemerintah dan SKK Migas bisa fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas. “Bukan hanya soal investasi, tetapi juga insentif fiskal dan non-fiskal; koordinasi antar kementerian; kebijakan satu pintu yang proaktif; pengokohan kelembagaan SKK Migas; kepastian hukum dan lain-lain,” ucapnya.

Mulyanto berharap pemerintah dapat memaksimalkan peran industri hulu migas saat proses transisi energi menuju net zero emission 2060. “Perlu dirancang grand strategy industri migas yang jitu memasuki masa-masa transisi tersebut,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno memberikan masukan serta dukungan agar SKK Migas memperkuat kinerja lebih keras lagi untuk mencapai target satu juta BOPD dan 12 miliar BSCFD. “Sehingga ini tidak hanya bisa mencegah penurunan dari produksi minyak mentah atau lifting migas kita, tetapi juga bisa mencapai target itu,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika