Selasa 13 Dec 2022 17:13 WIB

BKPM: Presiden Terus Dorong Pembukaan Lapangan Kerja bagi Anak Bangsa

BKPM optimistis 1,3 juta lapangan pekerjaan tercipta pada tahun ini.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo mengarahkan agar terus didorong pembukaan lapangan kerja bagi anak bangsa.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo mengarahkan agar terus didorong pembukaan lapangan kerja bagi anak bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo mengarahkan agar terus didorong pembukaan lapangan kerja bagi anak bangsa. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/12/2022), Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihaknya sudah berhasil merealisasikan 60 persen dari target yang diberikan Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi memberi arahan kepada kami harus membuka investasi. Kami diminta untuk melayani investor dengan baik dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Saya juga senang dengan penciptaan lapangan kerja yang sudah 60 persen," ujarnya.

Baca Juga

Bahlil optimistis 1,3 juta lapangan pekerjaan tercipta sejalan dengan capaian investasi pada 2022. Selain fokus mendorong penciptaan lapangan kerja, Bahlil juga mengatakan Presiden terus berupaya untuk menekan laju inflasi dengan beberapa strategi jitu dalam menghadapi inflasi.

"Inflasi selama ini dikawal oleh Bank Indonesia. Paling main di suku bunga. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam mengendalikan inflasi, dia mengecek komoditas mana yang paling banyak memberikan kontribusi inflasi. Kemarin itu komoditas bawang dan cabai," katanya.

Bahlil menuturkan bahwa hanya di era Presiden Jokowi seorang pemimpin negara turun langsung dalam upaya menekan inflasi. Terbukti, strategi Presiden sukses menjaga laju inflasi Indonesia di bawah 6 persen.

"Kemudian Pak Jokowi mengadopsi caranya, yaitu ambil komoditas dari tempat yang surplus ke tempat yang defisit dengan memberikan subsidi logistik. Ini merupakan rumus baru. Ini rumus yang tidak lazim yang dilakukan oleh kepala negara sebelumnya," jelas Bahlil.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement