Selasa 13 Dec 2022 19:07 WIB

Ganjar Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Rencana Impor Beras

"Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi."

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana impor beras. (ilustrasi)
Foto: Republika/Alfian
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana impor beras. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta untuk mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras. Menurutnya, kebijakan impor beras dapat mengakibatkan harga hasil panen di kalangan petani menjadi jatuh.

"Hitung juga ketika petani hari ini menanam pertimbangkanlah jerih payah mereka. Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi," kata Ganjar di Semarang, Selasa (13/12/2022).

Baca Juga

Di sisi lain, orang nomor satu di Jateng itu juga menyebut saat ini pupuk sedang sulit diperoleh petani karena subsidinya tidak bisa seratus persen. Termasuk obat-obatan yang juga naik harganya.

"Kalau kemudian hasil panennya tidak terbeli dengan harga yang wajar itu artinya seluruh biaya produksi plus keuntungan yang diterima maka petani merugi hari ini," ujarnya.

Merujuk pada hal tersebut, Ganjar mendorong adanya pertimbangan kembali rencana melakukan impor beras. Ia menyarankan adanya penghitungan ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.

"Hati-hati betul dengan data yang baik agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional mereka menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, penghitungan harus dilakukan dengan baik jika kebijakan impor terlaksana, seperti waktu kedatangan beras, kemudian pemerintah juga mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.

"Saya lebih setuju sebenarnya bisa menjamin mereka, petani ini untuk dijamin harga jualnya sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar," ujarnya.

Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia bisa tidak bergantung pada beras.

"Kalau bicara beras analog, kita sudah bisa buat, terus kita punya umbi-umbian yang cukup banyak dan masih bisa diolah, maka ini momentum termasuk sagu. Ini momentum untuk kita bisa tidak bergantung hanya dengan beras karena impor ini selalu menarik untuk para pedagang," katanya.

Ganjar menegaskan, stok beras di Jateng aman dan terus dipantau, serta memahami jika pemerintah punya penghitungan khususnya terkait kekhawatiran jika terjadi bencana dan sebagainya.

"Maka menurut saya, hitung dong dengan baik, terbukalah kepada publik agar publik tidak curiga," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan menyatakan telah memberikan kuota izin impor sebanyak 500 ribu ton. Namun, ihwal realisasi impor, pihaknya menyerahkan kepada Bulog sesuai kebutuhan untuk cadangan beras.

"Saya sudah beri izin untuk impor datangnya beras sebanyak 500 ribu ton untuk kapan pun diperlukan. Sekarang sudah dipesan. Sudah masuk atau belum? Itu tergantung keadaan stok diperlukan atau tidak," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (7/2/2022).

 

photo
Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras. - (Tim Infografis Republika.co.id)

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement