Pemkab Kulon Progo Bentuk Forum Komunikasi Pelatihan Kerja
Red: Muhammad Fakhruddin
Pemkab Kulon Progo Bentuk Forum Komunikasi Pelatihan Kerja (ilustrasi). | Foto: Istimewa
REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri untuk memperkuat kemitraan yangbersifat kolaboratif antara balai latihan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri (FKLPKDI) untuk mendukung link and matchatau keterikatan/keterjalinan dunia pelatihan kerja dengan industri di daerah.
"Maksud pembentukan FKLPKDI menyinergikan kemitraan yang bersifat kolaboratif antara lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas," kata Nur Wahyudi.
Ia mengatakan, FKLPKDI dikenal dengan FKLPI yang memiliki peran sebagai jembatan dan wadah komunikasi antara LPK, khususnya BLK dengan industri mengacu pada potensi ekonomi daerah, nilai tambah, perkembangan dunia usaha, dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.
Selain menjadi jembatan dan wadah komunikasi FKLPI juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya kemitraan antara lembaga pelatihan kerja dan dunia usaha/dunia industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.
FKLPI diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada lembaga pelatihan kerja dalam rangka peningkatan pra dan pasca pelatihan, serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan pelaksanaan pelatihan kerja.
"Contoh nyata adalah penentuan program pelatihan yang akan dibuka oleh lembaga pelatihan kerja, proses pemagangan peserta pelatihan, juga hanya dapat terlaksana apabila lembaga pelatihan mendapat dukungan dari dunia usaha/dunia industri," kata Nur Wahyudi.
Sementara itu, Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun spiritual melalui peningkatan kualitas serta potensi tenaga kerja yang profesional serta produktif.
"Pembangunan ketenagakerjaan juga harus mampu menghadapi tantangan globalisasi yang sarat dengan persaingan, serta harus diimbangi dengan daya saing yang tinggi, tak terkecuali bagi kualitas tenaga kerja nasional," kata Triyono.
Ia berharap Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri menjadi wadah koordinasi antara lembaga pelatihan dan dunia usaha/dunia industri, sehingga memiliki daya ungkit bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, forum ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja bagi BLK dan LPK, yang nantinya diharapkan mampu membantu membentuk tenaga kerja yang siap kerja dan berkualitas.
"Dalam akselerasi penyiapan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing menuju Indonesia Maju, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri melalui pelatihan berbasis kompetensi," katanya.
Sekda mengatakan BLK sebagai salah satu LPK milik pemerintah memiliki peran dalam penyiapan tenaga kerja yang terampil, kompeten, handal dan profesional.
Namun hingga saat ini peran tersebut dinilai belum optimal khususnya dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri. "Untuk membantu BLK dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match, maka diperlukan adanya FKLPI di daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
