REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjr Effendy turun tangan terkait olemik rencana relokasi SDN Pondok Cina (Pocin) 1, Kota Depok yang tak berkesudahan. Polemik terjadi, karena Wali Kota Depok telah mengeluarkan SK tentang persetujuan penghapusan BMD Pemkot berupa bangunan sekolah SDN 1 Pocin yang akan dibangun Masjid Agung Depok.
Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah orang tua siswa dan pegiat hak asasi manusia. Perwakilan orang tua juga menolak rencana peleburan murid-murid SDN Pondok Cina 1 yang akan digabungkan ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 dan meminta untuk dibuatkan bangunan sekolah baru.
Muhadjir pun dalam pertemuan virtual bersama dengan Wali Kota Depok M Idris dan pihak lainnya, meminta agar pemindahan aset sekolah dapat ditunda sementara. Alasannya, selain karena permintaan para orang tua murid, pembangunan ruang kelas baru untuk SDN 1 Pondok Cina juga baru bisa terlaksana pada awal tahun 2023.
“Kita akan penuhi permintaan warga, tapi kemungkinan baru bisa tahun depan karena penganggaran belum bisa sekarang,” kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Kamis (15/12/2022), saat memimpin rapat pembahasan polemik SDN 1 Pondok Cina secara virtual.
Muhadjir juga meminta Pemkot Depok dapat segera menyiapkan lahan untuk pembangunan ruang kelas baru SDN 1 Pondok Cina. Sementara, untuk menunggu pembangunan ruang kelas baru, siswa SDN 1 Pondok Cina diperbolehkan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar seperti biasa di ruang kelas SDN 1.
“Kalau mau jadi satu, tidak mau dipecah dan namanya tetap SDN 1, kalau ada lahannya ya sudah itu saja kita penuhi. Tapi kalau belum ada ditambah ruang aja di SDN 5. Pembangunan masjidnya ditunda dulu, nanti saya bicara dengan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), agar uang (anggaran)-nya tidak hangus,” ujarnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumawati mengatakan, PUPR akan segera melakukan pembangunan apabila kriteria kesiapan sudah terpenuhi. Perencanaan pembangunan akan dilakukan sesuai dengan desain prototipe pembangunan ruang kelas PUPR.
“Lahan, harus clear and clean. Lokasi dan lahan harus ada. Ini adalah SDN, saya pikir kita bisa menggunakan dana SD di kami,” ujarnya.
Lanjutnya, Diana mengatakan, PUPR akan melakukan survei terlebih dulu terkait ketentuan untuk pembangunan ruang kelas di lokasi yang telah ditentukan. “Supaya kami mengetahui kira-kira harus dibangun ke atas atau tidak. Lebih amannya kami membangunnya di tahun 2023. Karena anggarannya sudah tutup buku,” kata Diana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika