REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Keputusan nasib pemerintah Taliban Afghanistan dan junta Myanmar dapat mengirim duta besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke New York telah ditunda untuk kedua kalinya. Menurut laporan komite kredensial PBB, status ini dapat dipertimbangkan kembali dalam sembilan bulan ke depan.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menyetujui laporan tersebut pada Jumat (16/12/2022). Penetapan ini bersamaan dengan penundaan keputusan tentang klaim saingan atas kursi Libya di PBB. Laporan diplomat, penundaan keputusan meninggalkan utusan saat ini di kursi untuk negara yang diwakilkan.
Komite kredensial PBB bertemu pada 12 Desember dan setuju tanpa pemungutan suara untuk menunda pertimbangan kredensial untuk Myanmar, Afghanistan dan Libya. "Dan untuk kembali mempertimbangkan kredensial ini di masa mendatang dalam sesi ke-77, yang berakhir pertengahan September tahun depan," ujarnya.
Klaim yang bersaing dibuat untuk kursi Myanmar dan Afghanistan dengan administrasi Taliban dan junta Myanmar diadu melawan utusan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu. Penerimaan PBB atas pemerintahan Taliban atau junta Myanmar akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional yang diinginkan oleh keduanya.
Majelis Umum PBB tahun lalu sudah mendukung penundaan keputusan tentang kredensial Myanmar dan Afghanistan. Komite kredensial PBB beranggotakan sembilan orang termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS).
Sedangkan klaim tandingan juga dibuat tahun ini untuk kursi PBB Libya oleh "Pemerintah Stabilitas Nasional" yang dipimpin oleh Fathi Bashagha dan didukung oleh parlemen di timur negara itu. Saat ini kursi perwakilan PBB dipegang oleh Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli
Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus tahun lalu dari pemerintah yang diakui secara internasional. Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 hingga 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi utusan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya tentang kursi tersebut.
Sedangkan junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika