REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku, banyak kesulitan yang dialami untuk memimpin Jakarta. Oleh sebab itu, dirinya enggan untuk ikut dalam pemilu serentak dan kontestasi di DKI 1 pada 2024 nanti.

“Jadi Penjabat Gubernur aja susah, berat. Nanti 2024 diserahkan saja kepada yang kepingin saja,” kata Heru di Balai Kota, Kamis (15/12).

Menurut dia, tugas sebagai Penjabat Gubernur DKI akan diselesaikan hingga waktunya sesuai dengan amanat yang diberikan Presiden Jokowi. Meski demikian, Heru mengatakan, dirinya juga sempat terpikirkan waktu yang lebih singkat untuk menjabat di DKI.

“Kemarin saya pelantikan ada kalimatnya begini ‘selama, paling lama, satu tahun atau dapat diperpanjang’ Jadi mungkin bisa bergantian kali, 3 bulan, 3 bulan Pj-nya,” tutur dia.

Dalam pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Heru meminta ada bimbingan pencegahan tindak korupsi di wilayahnya. Dia menyebut, satgas yang akan diadakan di DKI Jakarta khusus untuk penanganan ini, bisa membantu tugasnya. “Mohon kami didukung,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, Heru Budi Hartono resmi menjabat sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022). Selama Heru menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, posisinya yang juga kepala Sekretariat Presiden (kasetpres) akan dilaksanakan oleh pelaksana harian (Plh) kasetpres.

Plh itu, yakni Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani. “Jadi tugas sehari-hari (Kasetpres diserahkan) Pak Deputi Pak Bey, Bu Deputi Bu Rika untuk kegiatan sehari-hari memimpin rapat dan lain-lain,” ujar Heru beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika