REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa tegas soal pengawasan semua bakal calon yang berpotensi bertarung di Pemilu 2024. Yakni, terkait dugaan kegiatan mencuri start masa kampanye.
Menurutnya, tidak adil jika tuduhan bawaslu itu hanya disasarkan ke mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, menurut Umam, ada banyak bakal calon yang saat ini jadi pejabat. Mereka melakukan kegiatan tatap muka ke kelompok masyarakat.
Bahkan ia mengatakan ada yang memasang foto di berbagai billboard di setiap kota hingga di mesin ATM. "Kegiatan safari politik Anies yang dituduh mendahului kampanye, itu juga tidak bisa disalahkan. Karena memang semua pihak bisa melakukan safari politik saat ini," kata Umam kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).
Ia menegaskan, posisi Anies saat ini bukan pejabat pemerintah, jadi tentu wajar bila Bawaslu menyebut tidak ada yang salah dengan itu. Sehingga, kalau di level prosedural administratif memang apa yang dilakukan Anies belum disebut pelanggaran.
Walaupun kegiatan safari Anies ke daerah ini dinilai oleh lawan politiknya dianggap mendahului masa kampanye. Namun, ia menilai tidak bisa di-stereotipe-kan seperti itu. Sebab, kunjungan itu konteksnya bukan kampanye murni, tapi hanya sekadar sosialisasi.
"Hal itu sama dilakukan oleh para menteri Jokowi atau pejabat negara lain, bahkan ada yang lebih mantap, memasang gambar dia di semua billboard seluruh kota di Indonesia, bahkan ada yang pasang foto di ATM," ujar Umam.
Umam berharap Bawaslu juga harus bersikap adil. Jika kegiatan sosialisasi itu dianggap curi start kampanye, seharusnya juga berlaku ke semua bakal calon, yang dianggap berpotensi maju. Jangan sampai publik melihat ada ketidakadilan di sini.
"Sebenarnya publik saat ini bisa melihat dan menilai mana yang sebenarnya kampanye dan mana yang hanya perkenalan diri saja," imbuhnya.
Kemudian soal Anies yang menggunakan jet pribadi, Umam menyebut soal private jet, itu bisa jadi bagian dari fasilitas yang mungkin disiapkan dari jejaring pendukung Anies. Jadi kalau sekadar sewa pesawat, menurutnya, kini semua pihak bila ada yang menawarkan tentu bisa saja naik private jet.
Walaupun, Umam juga menyebut, publik juga berhak tahu informasi soal private jet sumber uangnya dari mana. "Maka seharusnya tim Anies, baik dari parpol atau bukan bisa menjelaskan secara baik kepada publik soal sumber private jet tersebut," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika