REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Calon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rencana perdamaian yang diupayakan dengan Palestina dapat memberi kekuasaan kepada mereka untuk memerintah sendiri. Catatannya, urusan keamanan tetap berada di bawah kendali Israel.

"Rakyat Palestina memiliki semua kekuatan untuk mengatur diri mereka sendiri, tetapi kekuasaan itu tidak boleh mengancam hidup kami yang berarti keamanan, dalam pengaturan politik apa pun yang kami akan upayakan, harus tetap berada di tangan Israel," kata Netanyahu dalam wawancara dengan Radio Publik Nasional AS pada Kamis (15/12).

Sebagai perdana menteri pada saat itu, Netanyahu menceritakan dalam kunjungannya pada 2014, Wakil Presiden AS saat itu Joe Biden mengatakan kepadanya bahwa tawaran seperti itu tidak akan memberikan kedaulatan penuh kepada Palestina.

Merespons komentar Biden, Netanyahu mengatakan hanya perdamaian dengan prasyarat itu yang akan bertahan lama.

Negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel gagal pada April 2014 karena Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan permukiman ilegal dan membebaskan tahanan Palestina yang dipenjara sebelum 1993.

Mengenai masalah pemerintahan yang dia rencanakan untuk dibentuk, Netanyahu membela partai-partai sayap kanan yang diharapkan menjadi bagian dari pemerintahannya. Dukungan kelompok sayap kanan mengantarkan Netanyahu menuju kemenangan dalam pemilihan bulan lalu.

Warga Palestina memperingatkan bahwa pemerintahan Netanyahu akan menjadi salah satu yang paling radikal dalam sejarah Israel baru-baru ini, dan memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, serta mengizinkan sejumlahpelanggaran terhadap Masjid AlAqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika