REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dalam Pemutakhiran PK-21 Tahun 2022 yang berlangsung selama bulan September-November 2022.
Seluruh 35,3 juta data hasil pemutakhiran itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) tahun 2022 dan Forum Data Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, pada Senin-Selasa (19-20 Desember 2022).
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Ahad (18/12/2022) mengatakan Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan Forum Data Stunting bertujuan untuk memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemutakhiran.
Selain itu Teguh menyebutkan juga melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Teguh menjelaskan, sebanyak 35,3 juta data keluarga by name dan by addres hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini digunakan Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
“Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022,” kata Teguh.
Menurut Teguh, pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini BKKBN mengerahkan sebanyak 330 ribu tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220 ribu kader pendata. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 314 miliar yang bersumber dari APBN.
Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) tahun 2022 dan Forum Data Stunting akan diikuti 1.106 orang terdiri dari pejabat dan pimpinan BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, kementerian dan Lembaga terkait.
Pelaksanaan secara hybrid, luring sebanyak 106 orang dan daring sebanyak 1.000 orang yang di antaranya adalah manajer pengelolaan pendataan dari seluruh Indonesia.
Ada delapan materi dalam diseminasi ini, yakni rilis hasil sementara Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, evaluasi pelaksanaan, Urgensi dan Pemanfaatan Data Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 sebagai pensasaran Data Kemisikinan Ekstrem, Pemanfaatan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 sebagai basis data Intervensi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.
Selanjutnya akan dilakukan roadmap data stunting, mengkonvergensikan sebagai sasaran percepatan penurunan stunting, dan juga sebagai bahan evaluasi pelaporan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah.
Diseminasi akan menghadirkan 8 narasumber utama, yakni Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K).
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara, Ph.D., Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng, Direktur Gizi dan Kesehatan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D, dan Direktur SUPD III Kemendagri R. Budiana Subambang, S.T., MPM., dan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Dr.Drs. Nyoto Suwignyo, MM.
Dalam diseminasi ini juga akan dilaksanakan penandatanganan kerja sama (PKS) antara BKKBN dengan Badan Pangan Nasional sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) pada bulan Agustus lalu di Kendal, Jawa Tengah serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika