REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya ialah menyiapkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan sukses. Tugas Presiden bukan mencari penggantinya.
"Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah khusnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar Pemilu 2024 itu sukses. Jadi, bukan merekrut calon presiden; bukan," kata Siti dalam diskusi "Merangkum 2022, Menyambut 2023" seperti dipantau pada kanal YouTube Survei KedaiKOPI di Jakarta, Ahad.
Siti menyebut tugas menyiapkan Pemilu Serentak 2024 berjalan sukses itu termasuk menjaga agar lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, maupun DPD, tidak memunculkan persepsi ketidakpastian di publik.
"Enggak pincang sendiri gitu ya, jadi riuh rendah sendiri," tambahnya.
Oleh karena itu, menurut dia, Jokowi perlu meredam wacana tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga usulan penundaan pemilu. Hal itu supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk juga untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah.
"Nah, ini antara lain yang menurut saya mungkin memang Pemerintah harus merapikangitu ya, langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar pemilu itu sukses," jelasnya.
Dia pun menilai dinamika politik pada 2023 akan menentukan kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
"Seperti apa 2023 ini akan menentukan banget nantinya, akan seperti apa praktik pemilu serentak kita 2024, karena praktik pemilu-nya tiga pemilu disatukan, pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak," jelasnya.
Dinamika politik pada 2022, yang akan segera berakhir, juga akan melandasi dinamika politik tahun 2023.
"Politik 2022 sudah mulai hangat komunitas dengan nama relawan dengan caranya sendiri, deklarasi capres," ujarnya.
Dia juga mewanti-wanti adanya adu domba dengan politik identitas yang dapat membelah masyarakat di tahun politik mendatang. Menurut dia, bahaya laten yang perlu dikhawatirkan sebenarnya justru kesenjangan sosial dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika